Wawancara Eksklusif Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho

BELUM genap dua bulan bertugas, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerima pengaduan ihwal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK. Laporan dari Wadah Pegawai KPK tertanggal 4 Februari lalu itu merespons keputusan Ketua KPK Firli Bahuri dan empat komisioner lain yang memulangkan Komisaris Rossa Purbo Bekti ke Kepolisian RI.

Albertina menerima wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi, Linda Trianita, dan Aisha Shaidra, dalam wawancara khusus di kantornya, Rabu, 29 Januari lalu. Selama sekitar satu setengah jam, ia menceritakan berbagai hal, dari peran barunya di luar urusan memutus perkara; fungsi Dewan Pengawas dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan; hingga anggapan keberadaan Dewan Pengawas hanya akan memperpanjang rantai birokrasi penuntasan kasus di KPK.

Kalau dibilang diperpanjang, berapa lama? Satu kali 24 jam, tak lebih dari itu. Dalam praktik yang kami lakukan untuk penggeledahan ataupun penyitaan, dua-tiga jam sudah keluar. Kami juga memanfaatkan teknologi. Semua surat permohonan yang diajukan itu by e-mail. Jadi mereka masih duduk di sana, kami sudah terima dan langsung memproses.Beberapa waktu lalu, kami melakukan rapat koordinasi, mengundang semua pemimpin. Diikuti sepuluh orang.

Kami berkoordinasi dengan Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat . Tidak menutup kemungkinan ada surat pengaduan pelanggaran kode etik masuk ke PIPM. Kalau PIPM menerima surat bukan mengenai perkara, apalagi mengenai pelanggaran kode etik, dapat diteruskan ke Dewan Pengawas. Tapi, kalau di sana menerima pengaduan tindak pidana korupsi, itu bukan kewenangan Dewan Pengawas.Dewan Pengawas enggak mengawasi surat perintah penghentian penyidikan .

Apa informasi yang berkembang di kalangan internal KPK ketika terjadi simpang-siur keberadaan politikus PDIP, Harun Masiku?Dewan Pengawas tak menanyakan mengapa ada simpang-siur seperti itu?

Pingin lihat hasil kerja nya seperti apa?

Coba perlihatkan kinerja yang sesungguhnya pro rakyat karena anda digaji besar oleh uang rakyat

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Eks Komisioner KPK Ingin Dewan Pengawas Turun Tangan - Nasional - koran.tempo.coPemulangan penyidik KPK ke institusi asal dinilai tak transparan.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Wadah Pegawai KPK Laporkan Polemik Kompol Rossa ke Dewan PengawasYudi mengatakan, sudah bertemu dengan lima anggota Dewan Pengawas KPK pada Selasa (4/2/2020) lalu.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Dewan Pengawas Kaji Laporan Polemik Pemulangan Komisaris RossaPengembalian Komisaris Rossa ke kepolisian menjadi polemik lantaran diduga terkait dengan operasi tangkap tangan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Dewan Pengawas KPK Terima Laporan Pengembalian Kompol Rossa ke Polri, WP KPK: Mereka Mulai Bergerak - Tribunnews.comDewan Pengawas KPK akan mendalami laporan dari Wadah Pegawai (WP) KPK terkait pengembalian penyidik Kompol Rossa Bekti Purbo ke Polri. Gimana mau mencegah korupsi di dalamnya aja amburadul?
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Berita Duka, Ketut Herman Budi Meninggal Dunia, Kondisi Adik Anggota Dewan Itu MengenaskanKetut Herman Budi Santoso, 38, PNS yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemkab Ogan Komering Ilir (OKI) meninggal dunia, Jumat (7/2) sekitar pukul 15.00 WIB. gantungdiri
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Dewan: Kalau Mau Pilkada Surabaya, Dirut PDAM Harus MundurBeredar kabar dirut PDAM akan mendamping Machfud dalam persaingan Pilkada Surabaya.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »