REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Republik Rakyat Cina terbuka kepada masyarakat internasional terkait masalah Uighur. Hal tersebut untuk menjawab tudingan bahwa pemerintah Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat Muslim di Uighur, termasuk isu penahanan anggota etnis Uighur dalam kamp reedukasi di Xinjiang.
"Kalau pemerintah kan memang konsisten kalau soal perlindungan hak asasi manusia, kita akan mendukung upaya-upaya perlindungan dan juga mengajak semua negara, termasuk cina, untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi, saya kira arahnya ke sana," kata KH Ma'ruf. KH Ma'ruf mengungkap, tudingan tersebut sudah dibantah oleh ormas-ormas Islam."Kalau ormas Islam kan sudah ada bantahan dari masing masing ormas Islam bahwa itu tidak benar. Saya kira yang membantah ormas Islam saja," ujar Kiai Ma'ruf. Hal yang paling penting, kata dia, tudingan itu tidak dikaitkan dengan kebijakan pemerintah.
"Kita akan memberikan tekanan diplomasi dengan Cina supaya memperhatikan hak-hak warga Muslim Uighur di Cina, dengan tetap saling menghormati prinsip diplomasi antara Indonesia dan Cina, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing," kata dia di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa .
Karena itu, Masduki mengatakan, tekanan kepada Cina ini harus fokus pada pemberian hak Muslim Uighur. Dia menambahkan, Cina dengan kewenangan yang dimilikinya harus mengupayakan supaya Muslim Uighur mendapatkan hak-haknya.
Salut
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: okezonenews - 🏆 41. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »