Wakil Ketua MPR Dorong Pemerintah Buat Turunan UU Pesantren

  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan UU Pesantren yang sudah diputuskan DPR setahun lalu harus segera dibarengi dengan pembuatan Perpres atau PP.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan UU Pesantren yang sudah diputuskan DPR setahun lalu harus segera dibarengi dengan pembuatan Perpres atau PP sebagai aturan teknis turunan dari UU.

"Kita sudah memutuskan undang-undang dengan penuh dinamika, eh begitu jadi undang-undang, malah mandek,"ujar Jazilul dalam keterangannya, Minggu .Menurut Jazilul, masalah yang terjadi tak sebatas hanya aturan di bawahnya yakni peraturan pemerintah belum dikeluarkan. Namun, yang lebih menyedihkan Bantuan Operasional Pesantren yang ada dalam RAPBN 2021 ikut dihapus.

"Inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kepada pesantren yang dalam sejarah ikut memerdekakan republik ini," tuturnya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Bayang no UU pesantren kui mumg pirang pasal dan mandat kanggo gawe Perpres dan PP ugo ora akeh umure 1 Thn durung di gawe, sing ngene iki nggarakno rakyat kepekso ngomong GOBLOK, aUU pmbi buslo perlu Pp dan perpres, Kepress piro..?

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Wakil Ketua DPRD DKI: Pengesahan Omnibus Law Di Waktu Tidak TepatWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyayangkan DPR RI mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja di saat tidak tepat sehingga memicu demonstrasi anarkis.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Ketua Komisi III Minta Polri tidak Pakai Kekerasan Tangani Aksi Demo Tolak UU Cipta KerjaHerman Herry mengecam tindakan kekerasan aparat terhadap pengunjuk rasa maupun jurnalis pada aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Kapolri harus menindak tegas anggota yang berlebihan. DemoRUUCiptaKerja NAHHHHHHHH
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Wakil RI Dalami Laporan Rencana Pengeboman WNI di Filipina |Republika OnlineWakil RI di Filipina dalami laporan media soal WNI yang rencanakan pengeboman
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Wakil Bupati Kayong Utara Positif Covid-19 |Republika OnlineTes usap Bupati Kayong Utara dilakukan pada 3 Oktober lalu.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Wakil Bupati Kayong Utara Kalbar Positif Covid-19, Masuk Klaster MTQ SekadauWakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad yang terkonfirmasi Covid-19 merupakan klaster MTQ Sekadau.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »