Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin. - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, meminta agar lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memberikan sanksi kepada para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Bagi Politikus Golkar itu, masa pendaftaran Cakada 4-6 September ternyata tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus. Padahal, sudah sejak awal pemerintah menargetkan jangan sampai muncul klaster baru dari Pilkada. Azis sendiri mengapresiasi dan mendukung langkah tegas Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan teguran kepada Cakada.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Pertimbangkan Penundaan Proses Hukum Cakada |Republika OnlineKPK masih pertimbangkan penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah (cakada)
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Polda Jateng Ingatkan Timses Cakada Patuh Protokol Kesehatan |Republika OnlinePolda Jateng mengingatkan timses Cakada untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Kemendagri Usul Diskualifikasi Cakada Pelanggar Protokol KesehatanHal itu untuk membuat efek jera kepada calon kepala daerah yang tidak mau mematuhi aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan menghindari kluster baru penyebaran virus covid-19.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Data Terbaru Seputar Jumlah Paslon Cakada yang Mendaftar ke KPUDKomisi Pemilihan Umum pada Minggu (6/9) tengah malam pukul 24.00 WIB resmi menutup masa pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2020. PilkadaSerentak
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Gagal Cegah Kerumunan, Ratusan Cakada Langgar Protokol KesehatanRatusan pasangan calon kepala daerah (cakada) diduga melanggar protokol kesehatan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
KPK tak Tunda Pemeriksaan Perkara yang Libatkan Cakada |Republika OnlineKPK memastikan proses hukum tidak akan terpengaruh oleh proses politik.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »