Tujuannya agar poin-poin penting yang diperlukan untuk pengembangan KPK masuk dalam revisi tersebut.
“Sebuah organisasi atau institusi pasti harus selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi lebih baik kita kerahkan energi dan pikiran kita untuk mengawal proses RUU KPK agar memerhatikan poin-poin berikut, yaitu peningkatan kualitas SDM, nilai dan budaya institusi, tata kelola dan pengendalian, serta akuntabilitas dan transparansi,” kata Melli.
“Adanya Dewan Pengawas menurut saya tidak akan mengurangi independensi KPK. Yang penting, anggota dari Dewan Pengawas itu dijaga profesionalitasnya. Ibaratnya, lebih sebagai two tier structure seperti halnya di Badan Hukum Perseroan Terbatas pada umumnya. Ada direksi, ada komisaris. Keduanya sejajar, saling melengkapi, saling memperkuat, dan selama dibentuk dengan benar Komisaris tidak melemahkan Direksi,” ungkap Melli.
Salah satu contohnya adalah pasal di dalam UU Tipikor yang mengatur bahwa tindak pidana korupsi meliputi perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Konsep ini dalam praktiknya masih diartikan terlalu kaku dan normatif, sehingga sebuah transaksi bisnis atau corporate action yang biasa dilakukan di dunia usaha dapat disalahartikan sebagai tindakan korupsi hanya karena masalah prosedural.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kadin Indonesia dan Kadin Bulgaria Jalin Kerja SamaKadin Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) di Sofia, Senin (16/9).
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
KADIN: Riau perlu program sistematik cegah karhutlaWakil Ketua Umum KADIN Riau Viator Butarbutar mengatakan, Riau perlu memiliki program sistematik dalam upaya melakukan pencegahan yang baik agar kebakaran ... Apakah pemerintah/aparat disana tidak mengantisipasi Padahal tiap thn selalu ada kebakaran... Oh
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Beli Barang Impor via E-Commerce Kena Pajak, Ini Kata YLKI dan KadinYLKI mengatakan, rencana menerapkan pajak terhadap barang impor yang diperdagangkan lewat online atau e-commerce dinilai...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Menurut Herlambang, Materi Revisi UU KPK jadi Menu Pesta Para KoruptorHerlambang P Wiratraman menyoroti calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dan polemik revisi UU KPK. RevisiUUKPK Ini yg disuruh demo udah pada baca blum nih revisinya gimana 😅😅😅 Soalnya beberapa pakar hukum sampai yg bikin uu kpk dulunya semua bilang itu tujuannya utk memperbaiki dan meluruskan KPK. Kok ini org yg kencingnya blm lurus sok sok demo ya?
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
LBH Jakarta: Revisi UU KPK Eleminir Kewenangan KPK yang Kita BanggakanLBH Jakarta turut mengkritik revisi UU KPK. Revisi UU KPK dinilai tiba-tiba muncul dan melemahkan lembaga antirasuah tersebut. LBHJakarta KPK Kpk udah mati... Penjarahan negara kok dilegalkan...?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Lantik Pejabat Baru, Ketua KPK Singgung Revisi UU KPK yang MelemahkanKetua KPK Agus Rahardjo kembali bicara soal revisi UU KPK. Agus menekankan revisi UU KPK memperlemah posisi KPK. Apa katanya? KPK RevisiUUKPK KPK saat ini Ibarat bis yg satu rodanya sedang dicopoti oleh DPR, ya sopir mendingan turun, kasihkan setir ke jkw. Mau nyungsep silahkan Tanggung dibubarkan saja. Toh ada kepolisian yg bisa memberantas korupsi. Lha katanya kemarin mengembalikan mandat ke presiden, tapi kok masih bertugas. Gw kirain klo sudah mengundurkan diri. Guyon atau drama aja kemarin itu?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »