bagi warga terdampak Covid-19, tergantung keputusan pemerintah pusat. Pemprov DKI, kata Riza, tidak bisa memutuskan sendiri terkait kelanjutan BST tersebut.
"Kami menunggu dari pemerintah pusat terkait bansos itu," ujar Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat . Riza mengatakan, pihaknya dan pemerintah pusat sudah sepakat untuk menangani secara bersama bansos tunai untuk DKI Jakarta terdampak Covid-19. Karena itu, kata dia,BACA JUGA"Kita akan lihat ini kan keputusan bersama, tidak bisa sepihak, tidak bisa DKI ke kanan pemerintah pusat ke kiri, semuanya harus bersama-sama. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," kata Riza.
Jika diputuskan bansos tunai lanjut, maka pihaknya harus menyiapkan anggarannya. Begitu juga pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran untuk bansos tunai."Ya kalau anggaran itu tugasnya pemerintah, ada, tidak ada, kalau sudah keputusannya, harus dicari. Itu tentu tugas kita bersama," pungkas Riza.
Sebelumnya, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos tunai kepada warga terdampak sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan sekaligus, yakni Mei dan Juni 2021. BST ini berasal dari dua sumber yakni APBD Pemprov DKI Jakarta untuk 1.700.379 keluarga dan APBN melalui Kementerian Sosial untuk 738.137 keluarga. BST dari Pemprov DKI Jakarta disalurkan melalui ATM Bank DKI dan BST dari Kemsos didistribusikan melalui PT POS dan juga dibagikan langsung.
Data ente ganda
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wagub DKI Berharap Sumur Resapan Bisa Kurangi Banjir di JakartaHingga akhir Februari 2021, Pemprov DKI Jakarta sudah membuat sebanyak 3.964 sumur resapan di sejumlah tempat Amin... DKIJakarta Yakin nga.. Malah tetap banjir Teori apa sih air bisa meresap kebawah sementara tanah di bawah sudah penuh air? Contoh tanah di komplek2 bekas sawah/rawa yang di urug.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
DKI akan Gelar Formula E 2022, Wagub: BPK TIdak Rekomendasikan TundaWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI tidak merekomendasikan agar perhelatan Formula E ditunda. TempoMetro
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sebut Tugu Sepatu di Jalan Sudirman untuk Hiasi Jakarta, Wagub DKI: Bisa SelfieWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut tugu sepatu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat bertujuan menghiasi Ibu Kota. TempoMetro trus Tugu Gula Habang di Lampihong karna disana terkenal dengan produksi Gula Habangnya, juga Tugu Dodol dan Tugu Ketupat di Kandangan karna Kandangan terkenal dengan Dodol dan Ketupat Kandangan. Harusnya Jakarta bikin lah Tugu yang menampilkan ciri khas Jakarta itu sendiri. apakah skala prioritas sebelum berhias? SIASAT BUSUK WAN ABUD 'SENGAJA' BIKIN KONTROVERSI DENGAN MENGHAMBUR2KAN APBD DKI, SUPAYA TERUS 'DISOROT' MEDIA. WARGA DKI MENUNGGU2 'KAPAN' MEDIA 'MELIPUT' WAN ABUD 'PAKE' ROMPI ORANYE KPK.❄
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Diganti, Wagub Riza: Tak Ada Kaitan dengan Formula EKepala Perwakilan BPK DKI sekarang dijabat oleh Dede Sukarjo.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Wagub DKI: BPK Sebut Tak Ada Kerugian Negara untuk Formula ETidak ditemukan kerugian negara oleh BPK menjadikan Pemprov DKI yakin akan melaksanakan Formula E di 2022 Sudah nyata nyata BPK mengatakan ada Kerugian Negara kq saat itu gimana sich, Ajang balapan sepi penonton, kenapa maksa mau nyelenggarain? Lalu apa ada keuntungan utk rakyat ?
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »