Jakarta, CNBC Indonesia-
Menko Perekeonomian, Airlangga Hartanto kembali menyampaikan perkembangan aturan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Dimana Kebijakan pelarangan ini berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome, dan Used Cooking Oil yang akan berlaku per 28 April 2028. Aturan ini berlawanan dengan pengumuman sebelumnya yang justru mengecualikan CPO dari larangan ekspor.Saksikan live streaming program-program CNBC Indonesia TV lainnya
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendag Terbitkan Aturan Larangan Sementara Ekspor CPO, RBD dan UCOMenteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) pada 27 April 2022.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Aturan Hukum Tak Cukup Mampu Mencegah Perkawinan AnakBudaya menjadi salah satu pendorong kuat terus berlangsungnya perkawinan anak di Indonesia. Berbagai produk hukum telah dibuat untuk menurunkan angkanya, namun belum cukup menekan lajunya.
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »
Jokowi Terbitkan Aturan Cuti Bersama ASN, Ini JadwalnyaJokowi menandatangani Keppres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Ancaman Pecat bagi Polisi yang Palak Pelanggar Aturan JalananPenyimpangan yang dilakukan cenderung ke arah memeras. Aksi oknum polisi tersebut viral di media sosial Twitter.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Perhapi Harap Pencabutan IUP Tambang Sesuai Aturan, Kenapa?Perhapi Harap Pencabutan IUP Tambang Sesuai Aturan, Kenapa?
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Komnas Perempuan Desak Aturan Pelaksana UU TPKSKomnas Perempuan mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sementara lembaga penyedia layanan dan penyintas mewaspadai kendala implementasi UU tersebut.
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »