"Kedua hal itu paling tepat dalam situasi dan kondisi saat ini, bukan mengeluarkan Perppu KPK. Revisi UU KPK yang baru disahkan menjadi UU itu ditempuh melalui uji materi atau legislative review. Memang memakan waktu, tetapi lebih sehat prosesnya karena ada di jalur hukum, bukan hasil tarik-menarik kepentingan politik," kata Hendrawan.
Wakil Sekjen DPP PPP, Ade Irfan Pulungan, menyebut tidak ada kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan perppu atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Aspek yuridisnya tidak terpenuhi , tidak ada kekosongan hukum. KPK masih berjalan," ujar Irfan dalam sebuah diskusi yang berlangsung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kemarin.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hamdan Zoelva Sebut Uji Materi UU KPK Sudah TepatPara pemohon uji materi harus mengajukan dalil yang kuat agar bisa dikabulkan MK. Sepakat ...✊ UU KPK perlu diuji oleh Hukum (MK), tidak harus dengan demo (yang dapat merugikan masyarakat)
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pengamat Hukum Sebut Perppu UU KPK Bukan Pilihan UtamaPolemik dan pro kontra terhadap wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu atas revisi UU KPK terus berkembang... Apakah Pilihan Utama itu amankan terkait kasus E-KTP, Rs Sumber Waras, Mobil Transjakarta😛😛😛😛. Parah
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Masinton: Syarat Usia Minimal Capim di UU KPK Murni Salah KetikMasinton Pasaribu, mengklaim kerancuan syarat minimal usia calon pimpinan KPK yang tertera dalam UU KPK murni akibat salah ketik. Cangkemu ton masinton Ha ha ha ha ha udah bisa salah, Salah ketik yg sangat manusiawi walo itu tdk seharusnya terjadi
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Soal Perppu Penundaan Revisi UU KPK, DPR Belum Bisa BersikapPuan menyebut alat kelengkapan DPR belum terbentuk, presiden juga belum dilantik.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Benarkah berkas UU KPK salah tik sehingga dikembalikan pemerintah ke DPRBeritagar.id menemukan sedikitnya ada dua kesalahan tik dalam berkas UU KPK bertanggal 16 September 2019. Satu kesalahan tik paling fatal adalah soal usia minimal pemimpin KPK.
Sumber: Beritagar.id - 🏆 39. / 51 Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Diharapkan Konsisten soal Revisi UU KPKPresiden Jokowi diharapkan konsisten dalam menerapkan UU No 30/2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »