Pertanyaan-pertanyaan menyangkut posisi, kedudukan hukum dan peranannya, dan bagaimana menentukan dengan saksama batas-batas wewenang dan kekuasaannya membutuhkan aturan yang seharusnya menjadi perhatian warga negara dan siapapun yang terdampak dengan aturan atau kebijakan ini.
Akan tetapi, fakta menunjukkan adanya perbedaan penilaian di dalam masyarakat, termasuk para akademisi. Hal itu sangat mungkin terjadi karena di antara para akademisi yang pernyataannya saling bertentangan berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Karena itu, upaya untuk memperbaiki isi RUU HIP perlu dilakukan lewat cara yang lebih terbuka. ”Melalui proses atau tata acara aturan demokrasi yang semakin kuat dan terpercaya,” bunyi hasil kajian itu.
Karena itu, Pusat Studi Pancasila UGM memberikan beberapa saran dan masukan. Pertama, meminta para akademisi tidak terlalu tergesa gesa dan ceroboh mengeluarkan pernyataan tanpa dukungan bukti atau informasi yang lebih lengkap, relevan, dan pertimbangan perspektif yang luas. Hal ini terutama untuk sebuah perkara yang membutuhkan pemikiran yang mendalam dan saksama ketika hendak menentukan sikap politik atau sikap akademik, dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kedua, pernyataan para akademisi yang kemungkinan bias perspektif dan bias dalam menyeleksi bukti-bukti atau argumen pendukung selalu bisa dipertanyakan ulang dan tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan yang pasti . Ketiga, diperlukan usaha bersama sama dalam memahami persoalan-persoalan dasar RUU HIP berdasarkan analisis yang kritis dan cermat dari sejak “initial intent” para penyusun Naskah Akademik dan RUU HIP serta implikasi selanjutnya bagi kehidupan bersama yang lebih demokratik dan berkeadilan sosial di Indonesia.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Begini Isi RUU HIP yang Tuai Kontroversi, Anwar Abbas: Memeras Pancasila Adalah Bentuk PengkhianatanBegini Isi RUU HIP yang Tuai Kontroversi, Anwar Abbas: Memeras Pancasila Adalah Bentuk Pengkhianatan via tribunnewswiki wiki Hanya bisa omong SayNoToPDIPPerjuangan SayNoToPDIPPerjuangan wiki Yang diperas yang usul saja.!
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
PDIP Usul RUU HIP Jadi RUU PIP, Legislator PAN: Penggantian Nama Tak Selesaikan Masalah - Tribunnews.comapabila RUU tentang Pancasila tetap dilanjutkan dengan mengganti nama, maka akan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat Ekekeke Bangkai (sesuatu yang tak halal ) diberi nama apapun, tetap mengeluarkan aroma tak sedap, tetap tak halal. Berarti yg pny gagasan memang partai itu..
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Banyak Ditentang, RUU HIP Berpeluang Berubah jadi RUU PIP'Saya dengar pemerintah akan memperbaiki dan mengubah daftar isian masalah RUU itu, di mana pasal-pasal yang sensitif dan kontroversi itu didalami lagi,' kata Bamsoet YM MPR Sudah lah cabut Nanti nya polemik berkepanjangan Tsunami politik berskala besar menghantam Bapak seharusnya tau selaku ketua MPR Bahkan jebolan partai Golkar Sudah cabut saja Walau pun di ganti kemasan tetap aja masyarakat tk percaya Kenapa mesti ngotot Apa Tunggu Rakyat Turun semua ?. Pak Yapto dari PP aja dah Gak Setuju. Alim Ulama juga GK Setuju. Rakyatpun gak Setuju. Kok Masih Maksa KosmetikDinda Bamsoet itu ngomong atas nama Ketua MPR atau anggota DPR atau 'mewakili' Pemerintah. Kok Ketua MPR gak menjaga marwahnya, gak berwibawa
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
PAN Kritik Usul PDIP Ubah RUU HIP Jadi RUU PIP, Ini AlasannyaPDIP mengusulkan RUU HIP dikembalikan namanya menjadi RUU PIP. PAN mengkritik usulan itu dan mendesak pembahasan RUU HIP dihentikan. Begini pendapat PAN. PDIPinisiatorRUUHIP
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Ribuan Orang Demo DPRD Purwakarta Tolak Paham Komunis dan RUU HIP - Tribunnews.comBerdasarkan pantauan Tribun Jabar, ribuan orang ini sudah berkumpul di Kantor DPRD Purwakarta usai pelaksanaan Salat Jumat. Makanya pilih partai itu yang siap membela Pancasila
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Istana: Tak Ada Korelasi RUU HIP dengan Desakan Turunkan JokowiJuru Bicara Presiden Bidang Hukum mengatakan tuntutan masa aksi PA 212 yang mendesak MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi gara-gara RUU HIP, tidak ada korelasi sama sekali alias enggak nyambung dengan persoalan. Pengusung HIP itu PDIP dan jokowi petugas partainya... Kan jokowi petugas par-tai nya Udah maklum pak...Jaka sembung bawa golok...gak nyambung memang krn mereka pada goblokk...🤭
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »