Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta menyampaikan nota pengantar APBD pada rapat paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Sigi tahun 2020, di DPRD Sigi, Senin .
Bupati Sigi, Mohammad Irwan Lapatta di Sigi, Selasa, mengemukakan bencana 28 September 2018 sangat berdampak terhadap semua sektor, pada tingkat pelayanan dasar, infastruktur, saran prasarana perkantoran, aktivitas ekonomi yang sangat mempengaruhi iklim ekonomi Sigi. Ia menjelaskan, APBD Kabupaten Sigi tahun 2020 diperkirakan mencapai senilai Rp1,229 triliun. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan APBD Sigi tahun 2019 senilai Rp1,175 triliun.
Sumber APBD Sigi tersebut, katanya, berasal dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 yang ditaksir mencapai senilai Rp50,885 miliar, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 senilai Rp37,310 miliar.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI dorong Bina Marga rasionalkan rancangan APBD 2020Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga terus mengevaluasi dan merasionalkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Defisit Rp 30 Miliar di APBD Cianjur DipertanyakanDPRD mempertanyakan alasan terjadinya defisit pada postur Rancangan APBD 2020.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Muncul Isu Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK di Tengah Maraknya Sorotan Terhadap APBD DKI - Tribunnews.comMuncul suara-suara dukungan di media sosial untuk mencalonkan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai dewan pengawas KPK. Mustahil aja orang yg terindikasi korupsi jadi pengawas anti korupsi.. 🤔🤔🤔
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Peningkatan E-Budgeting Bukan Jaminan tiada Korupsi APBDDalam membenahi sistem e-budgeting, Robert pun sependapat dengan Anies bahwa harus ada fitur penyaringan (filter) dan verifikasi dari atasan terhadap usulan yang diajukan oleh jajaran SKPD. Kebutuhan dasar bawahan yg tahu, atasan saja yg malas bekerja!!!! Sebagus apapun system nya, klu yg mengelola bermental maling tetap saja tdk ada guna,, ngabisin uang warga saja,,, Verifikasi atasan itu cuma sesumbar. Verifikasi satu item saja soal lem aibon, itu hanya terjadi setelah jadi viral. Bagaimana dengan ribuan item lainnya?
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pengerjaan Konstruksi Dominasi Pengadaan BarangANGGARAN belanja pengadaan barang/jasa pemerintah 2019 sebesar Rp1.133 triliun atau 52% dari APBN/APBD. Belanja terbesar terdapat pada pengerjaan konstruksi.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
PPN Proyek dan PPh 21 Jadi AndalanYon Arsal menyebut hingga akhir Oktober penerimaan pajak baru mencapai kisaran Rp1.000 triliun.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »