, mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan keamanan menyeluruh di seluruh wilayah Papua merespons terjadinya kerusuhan di wilayah tersebut.
"Evaluasi kebijakan keamaanan di Papua. Keberadaan sejumlah komando teritorial, pangkalan laut, dan pangkalan udara bukan merupakan solusi persoalan siklus kekerasan di Papua," ujar Freddy seusai diskusi bertajuk"Papua dalam Dialog" di Gedung PMKRI, Jakarta Pusat, Sabtu .keamanan justru menjadi salah satu sumber trauma mendalam bagi masyarakat asli Papua, khususnya yang mendiami wilayah pegunungan tengah.
Untuk itu, seperti diungkapkan Freddy, ia mendorong pelibatan kelompok masyarakat sipil, khususnya gereja, sebagai salah satu solusi praktis dalam penyelesaian konflik bersenjata maupun masalah kemanusiaan di Papua. "Dalam sejarahnya, ikatan kultural dan emosional masyarakat asli Papua dengan pihak gereja sangat kuat," tuturnya kemudian.Ia menjelaskan, dalam beberapa kasus di Papua, masyarakat bahkan lebih memercayai pimpinan gereja dibandingkan dengan pemimpin formal dalam upaya penyelesaian konflik ataupun masalah HAM di Papua.
"Maka dari itu, pelibatan masyarakat sipil dengan pendekatan yang berbeda penting dilakukan pada situasi dan kondisi di Papua maupun Papua Barat pasca kerusuhan," ucapnya.
Evaluasi kan bukan berarti ditarik. Keberadaan aparat sipil dan militer di seluruh wilayah NKRI itu wajib. Waskatnya yg harus kuat. Rolling system utk penyegaran, covering area sesuai urgensi, dst.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritagar.id - 🏆 39. / 51 Baca lebih lajut »