Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto menyebut, netralitas aparatur sipil negara ASN dalam dimensi politik merupakan etika dan perilaku yang wajib dipegang teguh sebagai penyelenggara negara.
Sebanyak 283 orang ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, telah mendapat rekomendasi penjatuhan hukuman, dan baru 99 orang atau 34,9 persen yang mendapat sanksi dari Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian setempat. Kemudian jabatan fungsional , jabatan administrator , jabatan pelaksana dan jabatan kepala wilayah yaitu lurah dan camat .
“Bawaslu optimis bahwa proses penanganan netralitas bersama KASN akan semakin efektif dan efisien dengan pengembangan sistem aplikasi pengawasan berbasis digital secara terpadu”, kata Abhan.
Bukan rahasia supaya bertahan dalam jabatan ya harus mau nyumbang
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada 283 Rekomendasi Sanksi Bagi ASN Pelanggar Netralitas |Republika OnlineASN yang melakukan dugaan pelanggaran netralitas didominasi dari pimpinan tinggi
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Mayoritas ASN Langgar Netralitas Lewat Kampanye di Media SosialSelain kampanye melalui medsos, sebanyak 21 persen ASN melanggar netralitas dengan melakukan pendekatan ke partai politik. ya wajar, mau dapetin kadis harus pdkt ke pimda kan? 🙄
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Bawaslu: ASN Beri 'Like' di Unggahan Kampanye Calon Kepala Daerah Pelanggaran NetralitasMenurut Abhan, memberi 'like' atau 'menyukai' unggahan kampanye calon kepala daerah juga bisa disebut sebagai pelanggaran netralitas. Ibarat ngelike foto mantan trus artomya balikan 🤣🤣🤣 Bagaimana klo ikut posting.. Cc suryadelalu ...🤔🤔😁😁
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Diabaikan |Republika OnlineBawaslu sebut rekomendasi sanksi dari KASN masih diabaikan
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Bawaslu Tangsel Masih Dalami Dugaan Mobilisasi ASN Lewat Broadcast WAJelang Pemilihan Kepala Daerah (Piliada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), publik dihebohkan broadcast di grup WhatsApp (WA) PilkadaTangsel
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
PSBB Diperpanjang, ASN di Banten Masih WFH Sampai 12 JuliPemprov Banten juga tengah menyusun protokol kesehatan Covid-19 jika PSBB dalam mencegah penyebaran virus corona tak diperpanjang lagi.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »