Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal buka suara asal mula wacana pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan .
"Terkait dengan pengalokasian lahan bagi ormas saat ini masih dalam proses perubahan regulasi PP 96/2021," ucapnya."Mekanisme mengikuti ketentuan pada perubahan PP," imbuhnya. Dalam PP 96/2021 saat ini, Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan IUPK paling cepat lima tahun sebelum kontrak berakhir atau paling lambat dua tahun sebelum kontrak berakhir."Yang pasti, bahwa pemegang IUP, siapapun itu merupakan sebagai entitas usaha," lanjut Agus.
Bahlil menyebut, IUP yang rencananya akan diberikan pada Ormas tersebut merupakan IUP yang sudah diperintahkan untuk dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo . Setidaknya, ada sebanyak 2.078 IUP yang diusulkan untuk dicabut.
Ormas Ormas Keagamaan Ormas Iup Tambang Ormas Tambang Jokowi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »