Hingga detik ini, tanda-tanda Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang KPK belum terlihat akan diturunkan oleh Presiden Joko Widodo . Namun, tokoh-tokoh partai kolasi pemerintah begitu gencar menyerukan, membisiki, memberi masukan, hingga yang terkesan menakut-nakuti agar Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perpu KPK.
Entah upaya apalagi yang akan dilakukan oleh para elite partai politik ini, demi menghadang Jokowi tidak menerbitkan Perpu. Saat slip gajinya viral tersebar di media sosial dan media massa, pejabat ini justru berujar bahwa, hal itu tidak masalah, karena ia ingin Presiden tahu bahwa gajinya memang kecil. Atas fakta dan kenyataan ini, gaji kecil atau gaji besar, lalu juga ada pendapatan sampingan, mereka juga tetap melakukan praktik KKN, tidak pernah ada kapoknya, karena mereka juga dituntut oleh keadaan.
Pada akhirnya, mereka juga kelimpungan ketika gelombang demonstran turun ke jalan. Tetapi bukannya menyadari, mereka malah mengedepankan polisi sebagai tameng yang pada akhirnya jatuh korban. Bila ada pejabat akan dimakzulkan, ia harus menghadapi kemungkinan dinyatakan bersalah melalui sebuah pemungutan suara legislatif, yang kemudian menyebabkan kejatuhan.
Aneh sekali mendesak Perppu sementara hasil BPK laporan keuangannya WDP, orang mau demo atau minta perppu ngerti nggak kalau laporan keuangan dapet WDP?
Aneh ada lembaga kayak tuhan ..
Itulah, yg ada di pikirannya hanya jabatan dan kekuasaan.
Tempo mencoba membangun opini publik yg bisa merugikan citra Presiden Jokowi. Sangat tidak elok, UU yg baru disyahkan langsung di peti es kan diganti dgn perpu. Ini akan membangun opini, presiden jokowi kurang cermat. Pak Presiden. Jgn baca tempo. Terlalu tendensius
Sekadar ancaman dari partai pendukungnya, agar jangan mau menanda tangani RUU KPK
Korupsi merupakan penyakit negara berkembang yg diperlukan kekuatan besar untk memberantasnya
Kalau aku jadi Jokowi, keluar kan perppu sekarang, DPR sidang pemakzulan, dimakzulkan, lalu dilantik lagi tanggal 20 Oktober nanti sebagai presiden terpilih dalam pemuli 2019
Pilihannyaa hnya 2 -terbitkan perpu Atau demonstrasi mahasiswa & massa terus terusan smpai lengser,,
Kalau memang untuk kepentingan umum kenapa harus takut kehilangan wibawa. Justru yg harus dilawan adalah kepentingan kelompok atau golongan.
Tempo gencar gencar amat nyerang pemerintah, jadi curiga. Periode 2014 - 2019 kok diem wae. AADTempo?
Mana berani jokowi melawan partai dan elit politik. Jokowi bukan Ahok, bro!! Ayo buzzer, bully gue!
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sejumlah Tokoh Dorong Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPKDi tengah polemik Perppu KPK, sejumlah tokoh nasional antara lain Emil Salim mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. PerppuKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »