di hulu migas menimbulkan dampak buruk bagi semua pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, KKKS maupun masyarakat. Upaya memperkaya segelintir orang, dampak negatifnya dirasakan oleh negara”, ujar Rinto.Menyoroti praktik penambangan ilegal dan pencurian minyak, SKK Migas bersama Kementerian ESDM, badan pengelola migas daerah, KKKS Migas berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Kepala Divisi Operasi Produksi SKK Migas kala itu Ngatijan mengatakan, pihaknya akan mencari solusi terbaik terkait, baik dari aspek peraturan perundang-undangan, keteknikan, sosial ekonomi, lingkungan, maupun keamanan operasi migas.terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar wilayah terdampak sehingga mereka menyadari risiko yang dapat ditimbulkan dari pengeboran sumur ilegal,” terang Ngatijan.
SKK Migas juga menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk menuntaskan penambangan ilegal. Hal ini juga menjadi bagian upaya SKK Migas dalam memenuhi target produksi 1 juta barrel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari atau setara 3,2 juta barrel setara minyak per hari pada 2030.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, kerja sama tersebut sudah berlangsung sejak 2003.
“Untuk menekan jumlah aksi ilegal tersebut, kami membutuhkan dukungan Kapolri, utamanya terkait dengan penegakan hukum. Dengan demikian, masalah di lapangan dapat segera diselesaikan,” terangnya. Dwi menambahkan, pelaksanaan PKS dinilai efektif untuk menekan gangguan keamanan yang berpotensi mengganggu operasional hulu migas. Beberapa gangguan ini adalah pencurian peralatan operasi,
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »