Arahan dari Menko PMK Prof Muhadjir Effendy, saya diminta untuk membuat surat untuk penggunaan tanah milik pemerintah pusat seluas 10 hektare di Tanah Datar sebagai relokasi warga
"Arahan dari Menko PMK Prof Muhadjir Effendy, saya diminta untuk membuat surat untuk penggunaan tanah milik pemerintah pusat seluas 10 hektare di Tanah Datar sebagai relokasi warga," kata Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra di Kabupaten Tanah Datar, Kamis.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bantu Korban Bencana, Gebu Minang Salurkan Paket Bahan Pokok ke SumbarBantuan disalurkan ke tiga daerah terdampak yakni Kabupaten Agam Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Panjang
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pemkot Solok kirimkan tim evakuasi ke Kabupaten Tanah DatarPemerintah Kota (Pemkot) Solok melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok mengirimkan tim evakuasi ke lokasi bencana banjir bandang di ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
24 Orang Tewas, 19 Lainnya Dicari Akibat Banjir Lahar Dingin di Kabupaten Tanah DatarBupati Tanah Datar Eka Putra mengungkapkan sebanyak 24 orang meninggal dunia dan 19 orang masih dalam pencarian akibat banjir lahar dingin
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Proses Pencarian Korban Banjir Bandang dan Longsor di SumbarTanah datar, tvOnenews.com - Tim DVI kembali berhasil mengidentifikasi satu korban Banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar. Hasil identifikasi tersebut membuat korban banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar bertambah menjadi 32 orang.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Sengketa Tanah Bisa Dicegah dengan PTSL, Begini Cara Buat Sertifikatnya!Pemerintah membuat kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya menghindari kasus sengketa tanah.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Jokowi Puji AHY: Sana Sini Ngurus Mafia Tanah, Sangat BerkurangJokowi mengakui mafia tanah masih ada, tapi sudah jauh berkurang karena program sertifikasi tanah pemerintah.
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »