Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Nur Nadlifah mengatakan, saat ini banyak pihak yang mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau melalui kampanye-kampanye hitam antitembakau. Padahal, lanjut Nur, seringkali kampanye-kampanye yang dilakukan tak berdasar dan tanpa data.
Menurut dia, dorongan ini akan mematikan industri hasil tembakau karena tujuan mereka adalah menghancurkan keberadaan tembakau dengan menggencarkan berbagai tuduhan yang belum tentu faktual dan bahkan menyudutkan. “Seakan-akan industri ini adalah sebuah dosa besar. Hal tersebut sangat tidak pantas mengingat jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri ini," ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis 28 April 2022.Nur pun meminta pemerintah mampu untuk tidak diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan tetap menjaga independensi. Sebab, mata rantai industri ini sangat masif.
“Tidak ada negara lain yang model sektor pertembakauannya seperti di Indonesia karena jenis rokok kretek itu budaya asli kita. Tekanan di satu sisi pasti akan berdampak pada seluruh ekosistem industri. Maka itu, kita harus ingat dan memegang teguh netralitas dalam proses penyusunan kebijakan. Jangan mau diintervensi atau diprovokasi,” kata Nur.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
IHT 2021 Tumbuh Positif, Kemenperin: Semoga Berlanjut di 2022Pada tahun 2020 lalu, PDB industri hasil tembakau (IHT) terkontraksi atau turun 1,32 persen akibat dari pandemi COVID-19. Kemenperin harap 2022 terus membaik.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Pemerintah Diharap Berhati-hati Rumuskan Kebijakan Industri Hasil Tembakau | Kabar24 - Bisnis.comKesejahteraan para petani dan pekerja harus diperhatikan saat merumuskan kebijakan terkait industri hasil tembakau (IHT)
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »
Pemerintah Larang Ekspor CPO, DPR: Harga Sawit Anjlok, Petani Jadi Serba SalahAnggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Serikat Petani Indonesia Catat Harga TBS Kelapa Sawit Turun Sampai 50 PersenSerikat Petani Indonesia (SPI) mencatat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mengalami penurunan menjelang pelarangan ekspor sementara Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng pada 28 April 2022. TempoBisnis Yang penting rakyat banyak dapat minyak goreng dengan melimpah dengan harga rendah. Iyaa toohh... Suruh deh Produsen Minyak Goreng bagi² keuntungan ke petani kelapa sawit karena selama ini kan keuntungannya udah banyak banget..
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Pelarangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Rugikan Petani SawitJohan Rosihan menyesalkan rencana kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng karena akan merugikan petani sawit. MinyakGoreng
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
VIDEO: Presiden Hati-hati Keluarkan Kebijakan Lepas MaskerPasalnya, periode transisi selama enam bulan diperlukan, untuk melihat efektifitas capaian vaksinasi terhadap kekebalan tubuh, serta masih menunggu pencabutan status pandemi dari WHO. - VIDEO: Presiden Hati-hati Keluarkan Kebijakan Lepas Masker Jam segini sdh gagal fokus. Yang gw baca kok perlu waktu transisi pemindahan kekuasaan...
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »