Supres soal RUU Omnibus Law Perpajakan Dikirim ke DPR Pekan Ini

  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Dari 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas, ada tiga Omnibus Law usulan Presiden Jokowi yang masuk.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyebut surat dari Presiden Joko Widodo atau Supres Jokowi terkait rancangan undang-undang Omnibus Law akan dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada pekan ini.'Jadi yang diajukan ke DPR adalah Surpres mengenai perpajakan lebih dulu. Itu minggu ini segera selesai,' ujar Pratikno di kantornya, Jakarta pada Senin, 27 Januari 2020.

Setelah komisi yang bertugas ditetapkan, maka komisi akan membentuk panitia kerja atau Panja untuk membahas RUU yang dimaksud.Adapun Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Program Legislasi Nasional 2020 dalam rapat paripurna pada Rabu, 22 Januari 2020. Dari 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas, ada tiga Omnibus Law usulan Presiden Jokowi yang masuk, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Minta Semua Pihak Dukung RUU Omnibus Law Cipta Lapangan KerjaAnggota Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,05 juta orang, sementara angkatan kerja baru dua juta orang per tahun. RUUOmnibusLaw
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Para Pengusaha Menyetir Omnibus Law RUU Cipta Lapangan KerjaPara pengusaha memasukkan usul lama untuk menekan upah dan pesangon buruh dalam rancangan omnibus law. Dikhawatirkan justru menambah tingkat pengangguran.
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »

DPR Belum Terima Draf RUU Omnibus LawHingga kini DPR belum menerima rancangan Omnibus Law dari pemerintah. Ehehe anda percaya...?
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Pembahasan dan Pengesahan Suatu RUU Diharapkan Tidak Terburu-buruSetiap RUU perlu dipikirkan dampaknya setelah diundangkan.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Tuntaskan RUU Cipta Lapangan Kerja tanpa TargetUU yang terkait dengan kawasan­ perdagangan bebas, lanjut Elen, merupakan rekomendasi dari KPK.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Pemerintah Segera Setor Draf Omnibus Law ke DPRPemerintah segera menyetor draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR. jangan sampe di ketok palu banyak merugikan pekerja !!!
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »