tentang KPK. Melalui UU tersebut, KPK mendapatkan wewenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yangSingkatnya, supervisi terhadap penanganan perkara korupsi yang tengah dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 lantas menjabarkan lebih lanjut kewenangan supervisi oleh KPK tersebut.
Setidaknya ada satu tahapan yang memerlukan kerja bersama antara KPK dan instansi yang menangani, yaitu gelar perkara. Dari hasil gelar perkara bersama barulah diambil kesimpulan perlu atau tidaknya KPK mengambil alih kasus. Demikian pula saat tersangka merupakan jaksa. Bila penanganan dilakukan oleh kejaksaan, bisa saja timbul keraguan publik bahwa penuntasan perkara akan dilakukan secara tegas. KPK pun diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan perkara akibat hambatan-hambatan semacam itu di Korps Bhayangkara maupun Korps Adhyaksa.
Ketika pemerintah dan DPR merevisi UU KPK, teramat banyak suara yg menyebut bahwa KPK sebenarnya sudah tiada. Kini, dengan perpres yang mengatur supervisi, publik boleh yakin bahwa KPK masih ada di tengah-tengah kita untuk memerangi korupsi. Bagaimana pendapat Anda? EditorialMI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »