Sudah Perencanaan Buruk, Tidak Transparan Pula… – Bebas Akses

  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 56 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 70%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Kisruh anggaran janggal DKI Jakarta yang muncul akibat buruknya perencanaan diperparah dengan ketiadaan tranparansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterbukaan justru akan membuat masyarakat turut mengawasi. Metropolitan adadikompas

8 menit baca

Anggaran dalam sektor Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu dianggap tidak wajar. Dengan jumlah anggaran tersebut, pemerintah menyediakan dua kaleng lem aibon untuk setiap murid di Ibu Kota. Apalagi, mata anggaran janggal itu tidak hanya lem Aica Aibon. Selain PSI, Fraksi PDI-P juga menemukan ada alokasi anggaran pulpen hingga Rp 633 miliar, tinta printer Rp 258 miliar, kertas F4 sebesar Rp 186,7 miliar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan anggaran untukBaca juga :

milik gubernur sebelumnya. Menurut Anies, sistem itu masih menoleransi kesalahan manusia. Anies juga membentuk timPegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengikuti upacara HUT ke-74 RI di kawasan Pantai Maju atau Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu . Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi inspektur dalam upacara tersebut.

Ketika menyisir KUA-PPAS, Fitra menemukan anggaran janggal lain seperti buku folio untuk program wajib belajar sebesar Rp 78,8 miliar, tenis meja Rp 8,9 miliar, jasa petugas penanganan penanggulangan kebakaran di Jakarta Timur Rp 18,9 miliar dan gunting rumput RP 491 juta.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Ikut nyemplung juga yah :)

Sepertinya Indonesia Bakal Banyak OKB orang kaya Baru..

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPRD DKI Nilai APBD DKI 2020 Belum Prioritaskan Banjir dan MacetPrasetio Edi Marsudi menilai anggaran dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 belum sesuai dengan visi dan misi Gubernur DKI.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Pemprov DKI Jakarta Akan Buat Aturan Jam Operasi OtopedMakin hari jumlah otoped listrik yang lalu lalang semakin banyak. Pemandangan ini bukan hanya terlihat siang hari. Malam...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Pemprov DKI Jakarta Larang Skuter Listrik Melintasi JPO-TrotoarFoto Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melarang penggunaan skuter listrik di trotoar dan JPO. Pasalnya penggunaan skuter listrik dapat merusak JPO itu. Ingat ya, detikers! SkuterListrik JPOJakarta -- Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom Orang kalo udah dikasih barang bagus emang kaga bisa ngejaga. Serakah dan semaunya Orang-orang goblok Viralkan foto ketololan mereka!!!
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Aksi Tolak Anggaran Lem Aibon di DPRD DKI JakartaFoto Massa Serikat Perjuangan Rakyat Miskin Indonesia melakuan unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut stop pemborosan, seperti anggaran lem aibon. Begini aksi mereka: Demo LemAibon -- Foto: Pradita Utama/detikcom Mdh2n para pendemo jg di wawancarai Yakin itu yg demo kalo ditanya juga nggak tau apa kepanjangan PKH, BNPT, APBD, bahkan bansos Ketawa aja liat pendemo
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Komentari Polemik Anggaran DKI Jakarta, Ridwan Saidi Singgung Pohon Angsana dan Beri Wejangan Ini - Tribunnews.comRidwan Saidi mengomentari polemik APBD DKI Jakarta dengan menganalogikannya dengan 3 hal, Konsep Konghucu, Pohon Angsana, Bangunan Budaya di Kota. Ridwan saidi ? Apa masih perlu didengerin ? Hehe... 😅 Budayawan diajak bcr anggaran. Karni ilyas ga ada kerjaan
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Jokowi Tanggapi Polemik Anggaran DKI Jakarta: Jangan Ada Kebijakan yang Dikriminalisasi, Dicari-cari - Tribunnews.comPresiden Jokowi meminta untuk aparat penegak hukum agar tidak melakukan kriminalisasi dan mencari-cari kesalahan pejabat daerah.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »