- Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengingatkan PT Pupuk Indonesia Holding BUMN Pupuk bersiaga dengan potensi terjadinya kelangkaan pupuk. Menurutnya, kelangkaan pupuk bisa terjadi meski pemerintah sudah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini menjadi 9,5 juta ton.
"Komisi VI DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia / Holding BUMN Pupuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja distributor pupuk," begitu bunyi butir keempat kesimpulan RDP yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR M Sarmuji.Dalam rapat tersebut, Komidi VI meminta jaminan dan kepastian ketersediaan pupuk yang dimiliki PT Pupuk Indonesia, bisa memenuhi kebutuhan petani.
Dia pun menyoroti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi yang jumlahnya lebih besar dari alokasi pupuk subsidi tahun ini. Di mana, pemerintah secara resmi telah menaikkan kuota pupuk bersubsidi tahun 2024 dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Dengan alokasi anggaran dari Rp26,7 triliun menjadi Rp53,3 triliun.
"Tahun 2024 ini pemerintah menambah anggaran subsidi, ini tentunya harus diapresiasi. Sinyal menaikkan produksi pangan, mudah-mudahan kita bisa swasembada pangan," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »