Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah . Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memutuskan menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM.
Bendahara negara mengatakan, nantinya seluruh UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman bisa memanfaatkan PMK anyar ini. Mengingat biaya pengajuan sertifikasi halal 100 persen akan ditanggung oleh pemerintah. "Jadi, kita pasti akan lihat kesiapan halal oleh lembaga seperti apa pelaksanaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan," tutup dia.
Dia menyadari tantangan terbesar sertifikasi halal bagi UMKM saat ini adalah biaya mengaksesnya. Akibatnya hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal untuk mampu mendapat sertifikasi halal selama ini.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Mulyani: Para Santri Dapat Mengakses KUR untuk UsahaPemerintah memberikan akses untuk usaha berskala ultra mikro melalui UMi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Ekonomi Syariah Bisa Kurangi Kemiskinan dan KetimpanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi syariah berpeluang besar menjadi sumber baru bagi perekonomian nasional. Good looking Kalau ngutang + bunga sesuai dgn prinsip ekonomi syari'ah nggak ya? Menciptakan lapangan kerja sebanyak banyaknyA agar upah tenaga kerja indonesia naik krn kekurangan sdm utk di rekrut mk akan meningkatkan kemakmuran rakyat..mk industri luar negeri perlu di beri tempat guna ciptakan lap kerja sebanyak banyaknya..
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Janjikan Sederet Insentif Pajak Industri HalalMenkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan insentif libur pajak, pajak masuk, hingga insentif fiskal kepabeanan untuk industri halal.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Bambang Tri Klaim Bukan Subjek Hukum Keputusan Sri MulyaniKuasa hukum Bambang Trihatmodjo menilai keputusan Sri Mulyani terkait piutang Sea Games 1997 keliru karena pihaknya bukan penanggung jawab.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sri Mulyani: Penyerapan Insentif Perpajakan Baru 24,6 Persen |Republika OnlineInsentif meliputi PPH 21 hingga restitusi pendahuluan PPN.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Wejangan Sri Mulyani ke Bawahannya saat Penerimaan Pajak TurunSri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan pajak Indonesia mengalami kontraksi hingga lebih dari 17 persen akibat pandemi Covid-19.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »