SPN minta pemerintah batalkan revisi UU Ketenagakerjaan

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 40 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Serikat Pekerja Nasional (SPN) meminta pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena berpotensi ...

Ilustrasi-Salah satu pabrik tekstil di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki banyak pekerja. SPN meminta agar pemerintah membatalkan revisi UU Ketenagakerjaan.

Solo - Serikat Pekerja Nasional meminta pemerintah membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena berpotensi merugikan para pekerja. "Terkait hal itu pada tanggal 2 Oktober lalu, kami sudah melakukan aksi unjuk rasa. Pada saat itu, kami juga menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun nanti dan meminta pemerintah menghapus PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," katanya.

"Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk mengembalikan penghitungan upah berdasarkan ketentuan sebelumnya, yaitu berdasar survei kebutuhan hidup layak di setiap daerah," katanya lagi.Terkait dengan penentuan Upah Minimum Kota Surakarta pada 2020, dikatakannya, sampai saat ini belum diperoleh kata sepakat.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bebasnya Terdakwa Video 'Penggal Jokowi' dan Momok UU ITEIna divonis tak bersalah dalam penyebaran video ancaman 'penggal kepala Presiden Jokowi'. Ina adalah satu dari segelintir orang yang terbebas dari jerat UU ITE. Berarti Jaksa Banding
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Bupati Indramayu Kena OTT KPK, Wagub Uu PrihatinMeski Bupati Indramayu Supendi tengah berperkara, Wagub Uu memastikan roda pemerintahan daerah di Indramayu tidak akan berhenti.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang DitangkapDemonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan. temponewsroom Terbesar dalam sejarah kah ? Eii....tu penjara muat g ya Bukankah rata2 penjara di negeri ini penuh? korantempo banyak amaaaat
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Aksi Tolak UU KPK, PB HMI : Utamakan Secara Damai dan AkademisTolak UU KPK harus dengan damai dan akademis.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Istri Mantan Dandim Kendari Dilaporkan ke Polisi, Kasus Hukum Pertama di Keluarga TNI Terkait UU ITEMenurut Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin, Maskun Nafiq ini menjadi kasus hukuman pertama di TNI terkait UU ITE. Settingan ini kenapa?sering baca bertitanya tpi gatau inti masalah yg tau kasi tau dong Lebayyyy ....
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Masinton Sebut Tipo UU KPK Dikoreksi, Syarat Usia Pimpinan Minimal 50 Tahun'Itu sudah rapat antara pengusul karena pemerintah minta kejelasan tentang usia itu karena salah tulis di situ,' Kenapa harus ada batas umur? Kalau 30-40an tapi bagus teruji kerjanya jadi gabisa dong. Kenapa umur masih jadi kriteria utama? Why?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »