Soroti Harga Rumah Menteri di IKN Rp14,4 Miliar, Ketua Komisi V DPR: Kan Tanahnya Tak Beli

) untuk pembangunan rumah tapak menteri di IKN senilai Rp14,4 miliar per unit. Pasalnya, harga tersebut tidak termasuk dalam pembelian tanah di IKN."Di sana tanah pemerintah, kan sudah tidak beli Pak. Kalau pengembangan harga tanah plus harga bangunan. Kalau kita kan hanya harga bangunan ini, tanah kan sudah hibah statusnya," ujar Lasarus dalam rapat dengar pendapat bersama Eselon I Kementerian PUPR, Rabu .

"36 rumah menteri dengan anggaran Rp500 miliar, satu rumah nilainya berapa, tanah tidak beli lho Pak. Jadi pengaturan land scape plus konstruksi, apakah rumah plus isi, sampe tempat tidur atau selimut, semua lengkap?" sambungnya. "Satu rumah senilai Rp14,4 miliar. Rumah menteri ini, kalau di Jakarta itu mungkin tidak terlalu mahal, karena tanahnya juga mahal, tapi kalau di sana kan sudah tidak beli," lanjut Lasarus.

Keren...👍👍👍

Emang perlu diaudit sih nantinya... Mahal banget, padahal dibangun di tanah negara yg gak perlu dibeli.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi II DPR Soroti Peran Bawaslu di Sentra GakkumduSelama ini tak pernah ada kejelasan mengenai ketua koordinator Gakkumdu. Alhasil, tidak pernah ada koordinasi yang jelas saat tiba-tiba ada kasus yang dihentikan, sedangkan temuan Bawaslu sudah memiliki bukti kuat. Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Ketua Komisi II DPR Minta Isu Masa Jabatan Kepala Desa Tak Dikaitkan Politik 2024Ribuan kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ada kekhawatiran jadi pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden. Tak dikaitkan namun bagaimana bila ada indikasi keterkaitannya ? itu kades yg viral yg mirip dodit ngancem² suara 2024 bakal ilang klo tuntutan 9th ga dipenuhin. Hehehe...kita mah ga prnh mengkaitkan,tp kl misal terkait sndr gimana?🤣🤣
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Ketua Komisi IV DPR RI: Tidak Ada Food Estate PalsuKetua Komisi IV DPR Sudin mengatakan food estate berpotensi membuahkan hasil. Sudin menagaskan tidak ada program food estate yang palsu.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPRPT Mahkota Sentosa Utama (MSU), mangkir dari panggilan mengghadiri panggilan Komisi VI DPR RI terkait kasus Meikarta dan konsumennya.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Komisi VI DPR Dorong Pembentukan Pansus MeikartaWakil ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengusulkan dibentuk panitia khusus atau pansus Meikarta.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Bukan Palsu, DPR Kini Sebut Kementan Mark Up Data Food EstateMendadak, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan tidak ada food estate palsu, ada apa?
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »