Menurut dia, pemerintah tidak boleh terkecoh dengan surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila, sebelum menerbitkan SKT atas Ormas tertentu.
Robikin menyinggung hal itu untuk menanggapi polemik tentang sikap pemerintah yang belum menerbitkan perpanjangan SKT untuk Front Pembela Islam ."Otoritas pemerintah tak boleh terkecoh dengan mendasarkan lembar surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila, UUD NRI 1945, dan NKRI," kata Robikin dalam pesan singkatnya kepada awak media, Sabtu .
Menurut Robikin, kesetiaan terhadap Pancasila perlu dibuktikan ormas di forum tertinggi bernama Muktamar atau Kongres. Pembuktian setia kepada Pancasila tidak sekadar dinilai berdasarkam secarik kertas. "Jika tidak, hal itu lebih terkesan sebagai siasat agar mendapat legitimasi administratif dari pemerintah. Suatu yang tak bisa dibenarkan," ungkap dia.Selain itu, lanjut dia, kesetiaan Ormas terhadap Pancasila perlu dibuktikan dari ujaran dan sikap para anggotanya. Jika perbuatan anggota Ormas tidak sejalan dengan Pancasila, pemerintah tidak perlu segan menindak.
"Namun harus terkonfirmasi dari ujaran, sikap, dan perbuatan. Jika nyata berdasarkan dokumen legal atau ujaran, sikap dan perbuatan suatu organisasi menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau melawan konstitusi atau hendak menghapus sekat negara bangsa, organisasi seperti itu tak layak mendapat legitimasi dari pemerintah Indonesia," tutur Robikin.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PBNU soal SKT FPI: Pemerintah Tak Boleh Terkecoh Surat, Lihat PerbuatannyaPemerintah belum memperpanjang SKT FPI meski dokumen persyaratan sudah diserahkan. PBNU meminta pemerintah tidak terkecoh dengan surat tanpa sikap yang nyata. PBNU Bubarkan ormas seperti itu drama drama drama👀🤤 I love Islam included FPI, I have Munafiq or Double Standard Persons or Organization! nu_online Banser_CyberNU BANSERSATKORNAS DPR_RI jokowi aagym msaid_didu hilmi_fpi Fpi_Ciksel voaislam nu_update
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Saran PPP untuk Tito Karnavian soal SKT FPISekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai, mestinya Kemendagri menerbitkan perpanjangan SKT FPI. SKTFPI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Pengamat Minta Pemerintah Tegas soal SKT Ormas FPIPengamat politik Adi Prayitno menilai pemerintah seolah kebingungan karena ada dua menteri berpandangan berbeda soal perpanjangan SKT FPI sebagai ormas. Bubarkan FPI... ngacau !!! Pengamat nya siapa Yach.. tegas dalam hal apa... Tegas itu kerampok uang rakyat... Abis tanggal 2 Desember. Mosok gitu aja pengamat gak paham 🤣 RakyatTolakKerasFPI
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
PBNU soal FPI: Setia Pancasila Tak Cukup di Atas KertasKetua Pengurus Harian Tanfidziyah Robikin Emhas meminta pemerintah tak terkecoh dengan gelagat FPI yang mengaku setia pada Pancasila di atas kertas bermeterai. Daripada teriak teriak nkri harga mati tapi takut di berangkatkan ke papua..ada bencana alam mingkem...dangdutan jadi garga terdepan jagain cobalah lakukan kajian 'analisis isi' dan analisis tekstual dari pidato-pidato di acara yang pernah digelar untuk mengumpulkan data yang analisisnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. jadi bukan atas dasar adu argumen tanpa data. Kemaren ada ban serep yg ngulurug karoake🤣🤣
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
SKT Tidak Kunjung Terbit, FPI Ajak Mendagri-Menko Polhukam Bertemu'Saya kira ini bukan dinamika mengenai masalah administrasi ormas dalam mengurus SKT, ini adalah dinamika politik yang menurut saya juga sangat-sangat keras sekarang ini,' FPI Giliran punya kepentingan aja ngajak2 🤣 bubarkanFPI Kog pake ngajak? Bukan mendatangi? Pastikan negara ini punya wibawa Pak kemendagri PolhukamRI .
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Tak cantumkan Pancasila di AD/ART, SKT FPI terganjalFront Pembela Islam (FPI) hingga kini belum mendapat perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Dalam ... Beda azas ya beda ideologi, ya tinggal dicoret aja, gampang banget nah nah nah nah, hahahahahah
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »