Soal Perppu KPK, Tjahjo: Belum Ada Arahan dari Jokowi

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 70 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

DPR serahkan keputusan pembentukan Perppu KPK pada presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengaku, hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK. Penerbitan perppu didesak oleh publik sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

"Nanti akan kita lihat apakah itu akan masuk prolegnas atau tidak. Saya kira Dirjen Perundang-undangan akan terus berkomunikasi dengan Baleg DPR mana-mana yang akan menjadi skala prioritas untuk prolegnas," ujar Tjahjo yang juga menjabat menteri dalam negeri. Ketua Badan Legislasi DPR periode sebelumnya itu menilai, dialog penting agar terbuka kejelasan masing-masing pihak."Sebaiknya menurut saya yang paling penting adalah dialog antara presiden dan DPR. Itu penting," ujar Supratman.

Ketua DPR Puan Maharani juga menyerahkan wacana penerbitan perppu itu kepada Jokowi."Karena update terkait ini pun tidak bisa dilakukan secara resmi, karena ya itu anggota dan pimpinan AKD yang lalu itu kan sekarang belum terbentuk," ujar Puan, kemarin. Namun, perlu ada konsolidasi terlebih dahulu antara presiden dan DPR terkait penerbitan perppu penangguhan UU KPK.

Meski begitu, menurut eks ketua Komisi Hukum yang meloloskan UU KPK itu, sejauh ini tidak ada keadaan yang memaksa keluarnya perppu. Persyaratannya, perppu keluar karena keadaan memaksa dalam kegentingan dan terjadi kekosongan hukum."Saat ini tidak terjadi kekosongan hukum maupun maupun terjadi kegentingan," ujar Aziz.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia menyampaian temuan survei terkait perppu UU KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik, Jakarta, Ahad .

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Q, ep UKKr😁 overthinking untuk M di, g n refuv

V

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Perppu KPK, Tjahjo sebut belum ada arahan dari JokowiPelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Didesak soal Perppu KPK, Jokowi Terus Diingatkan soal Janji Pemberantasan Korupsi'Jokowi kala itu berjanji jika kelak terpilih menjadi Presiden akan memperkuat KPK dan menegaskan keberpihakan pada isu antikorupsi.'\n\n Jd inget Billy Kompas...... “Kalo gak keluarin perpu artinya berpihak ke koruptor” hahah. .di kpk dan lsm2 pendukung kpk sudah bersih belom? Merevisi UU KPK_RI dan menolak Perppu tidak berarti memperlemah KPK apalagi membela koruptor, tetapi justru karena negara tidak ingin munculnya sebuah lembaga superbody yang korup karena tak ada UU yg dibuat untuk mencegahnya. Lagipula kalau KPK jujur kenapa takut diawasi ?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Tjahjo Sebut Jokowi Belum Beri Arahan Penerbitan Perppu KPKPlt Menkumham, Tjahjo Kumolo memastikan siap melaksanakan keputusan Jokowi terkait Perppu KPK. Namun, hingga kini, katanya belum ada arahan soal Perppu KPK. Mana berani nerbitin perppu Bisa diseruduk banteng
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Ulasan Fahri soal Perlu Tidaknya Perppu KPKFahri Bachmid menjelaskan, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Presiden Diminta Tak Khawatir soal Narasi Pemakzulan jika Terbitkan Perppu KPKSyamsuddin menegaskan, bahwa narasi impeachment itu tidak tepat. Ia menganggap, pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut tak memahami konstitusi. Rakyat tidak butuh Perppu. Rakyat butuh Jokowi dilantik. Selebihnya silahkan bermuslihat apapun kami tidak peduli. KamiBersamaJokowi Pak SH, mnrt sy bukan krn kawatir dimakzulkan u knp pakdhe blm terbitkn perppu. Masaalahnya pasti beliau mendengar pendpt ahli hkm tt neg kita & jg dari banyak fihak bhw tdk tepat bila perppu diterbitkan sekarng sementara JR mhsw sdh bergulir di MK
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »