REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengaku, hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK. Penerbitan perppu didesak oleh publik sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.
"Nanti akan kita lihat apakah itu akan masuk prolegnas atau tidak. Saya kira Dirjen Perundang-undangan akan terus berkomunikasi dengan Baleg DPR mana-mana yang akan menjadi skala prioritas untuk prolegnas," ujar Tjahjo yang juga menjabat menteri dalam negeri. Ketua Badan Legislasi DPR periode sebelumnya itu menilai, dialog penting agar terbuka kejelasan masing-masing pihak."Sebaiknya menurut saya yang paling penting adalah dialog antara presiden dan DPR. Itu penting," ujar Supratman.
Ketua DPR Puan Maharani juga menyerahkan wacana penerbitan perppu itu kepada Jokowi."Karena update terkait ini pun tidak bisa dilakukan secara resmi, karena ya itu anggota dan pimpinan AKD yang lalu itu kan sekarang belum terbentuk," ujar Puan, kemarin. Namun, perlu ada konsolidasi terlebih dahulu antara presiden dan DPR terkait penerbitan perppu penangguhan UU KPK.
Meski begitu, menurut eks ketua Komisi Hukum yang meloloskan UU KPK itu, sejauh ini tidak ada keadaan yang memaksa keluarnya perppu. Persyaratannya, perppu keluar karena keadaan memaksa dalam kegentingan dan terjadi kekosongan hukum."Saat ini tidak terjadi kekosongan hukum maupun maupun terjadi kegentingan," ujar Aziz.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia menyampaian temuan survei terkait perppu UU KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik, Jakarta, Ahad .
Q, ep UKKr😁 overthinking untuk M di, g n refuv
V
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Ulasan Fahri soal Perlu Tidaknya Perppu KPKFahri Bachmid menjelaskan, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »