Bambang Wuryanto menyatakan pihaknya membidik menduduki kursi pimpinan di tiga komisi yakni IV, Komisi VIII, dan Komisi X.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal AKD, PKS dan PAN Incar Sejumlah PosisiPKS mengincar Komisi I dan ketua Baleg DPR RI, PAN incar satu kursi ketua komisi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Soal Pimpinan AKD, Wasekjen PAN: Tak Perlu Kasak-KusukSaleh meyakini, kader-kader PAN akan tetap kontributif ditempatkan di mana saja.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Minta Fraksi Lobi-lobi soal Pimpinan AKD, Puan: Prinsipnya Tak Ada Ribut'Prinsipnya semuanya ini ya nggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali,' kata Puan Maharani. PuanMaharani DPR Lagi diem diem nih, damai. Eh tiba tiba buat undang undang. Saling untung gitu?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Puan: Jokowi Belum Ajak PDIP Bicara soal Menteri GerindraPuan Maharani mengatakan Presiden Joko Widodo belum mengajak PDIP untuk berbicara tentang jatah kursi untuk Gerindra. kayaknya sihhh Zonk MenSos Uno Menperindag ini hanya dagelan aja.. smoga tidak nyata terjadi Mang jae jd dilantik?
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Puan Tetap Tunggu Sikap Presiden soal Koalisi dan Permintaan Gerindra di Kabinet
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Didesak soal Perppu KPK, Jokowi Terus Diingatkan soal Janji Pemberantasan Korupsi'Jokowi kala itu berjanji jika kelak terpilih menjadi Presiden akan memperkuat KPK dan menegaskan keberpihakan pada isu antikorupsi.'\n\n Jd inget Billy Kompas...... “Kalo gak keluarin perpu artinya berpihak ke koruptor” hahah. .di kpk dan lsm2 pendukung kpk sudah bersih belom? Merevisi UU KPK_RI dan menolak Perppu tidak berarti memperlemah KPK apalagi membela koruptor, tetapi justru karena negara tidak ingin munculnya sebuah lembaga superbody yang korup karena tak ada UU yg dibuat untuk mencegahnya. Lagipula kalau KPK jujur kenapa takut diawasi ?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »