Skema Perbaikan UU Cipta Kerja Berpotensi Menuai Resistensi

  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 44 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 70%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Skema perbaikan UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut putusan MK, didahului dengan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun tak sedikit yang menilai UU itu tak perlu direvisi. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani berbincang dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat acara konferensi pers penjelasan Undang-undang Cipta Kerja yang berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu .

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah kukuh dengan rencananya untuk merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Namun, rencana pemerintah ini bisa jadi menuai resistensi karena ada pandangan revisi UU tersebut tak dibutuhkan. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki mekanisme pembentukan UU Cipta Kerja.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly saat dihubungi, Minggu , memastikan, revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan masuk dalam usulan Program Legislasi Nasional tahun 2022 yang dibuat pemerintah dan akan dibahas dengan Badan Legislasi DPR, Senin ini. Masuknya revisi UU dalam Prolegnas menjadi syarat sebelum UU tersebut dibahas hingga disahkan oleh pemerintah bersama DPR.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemerintah Tidak akan Keluarkan Kebijakan Strategis Setelah Putusan UU Cipta KerjaTeruskan Lihat komentar Print Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan strategis setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional.
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

Mayoritas Fraksi Ingin DPR Fokus Revisi UU Cipta Kerja Sesuai Putusan MK - Tribunnews.comAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Guspardi Gaus, mengatakan DPR ingin menjalankan putusan MK secara profesional.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

AP I Siapkan Skema Restrukturasi Finansial |Republika OnlineAP I lakukan asset recycling, penagihan piutang, dan pengajuan restitusi pajak.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

3 Skema SNI CHSE Sektor Pariwisata, Pelaku Usaha Perlu TahuSertifikasi CHSE sangat krusial dan penting dalam upaya memulihkan kepercayaan wisatawan dan menggeliatkan kembali aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif. Menteri...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Ditangkap di Bandung, Siskaeee Wanita Pembuat Video Vulgar di YIA Terancam Jeratan UU ITE - Tribunnews.comDitangkap di Bandung, Siskaeee Wanita Pembuat Video Vulgar di YIA Terancam Jeratan UU ITE
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Legislator Sebut UU Ciptaker tak Adil Bagi DifabelDifabel seharusmya tetap memiliki hak untuk bekerja, kewirausahaan dan koperasi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »