SINGAPURA - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 377A, pelaku homoseksual di Singapura bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun.
Pengadilan menyatakan, sekalipun undang-undang tidak ditegakkan, hal itu bukanlah hal yang berlebihan. “Legislasi tetap penting dalam mencerminkan sentimen dan kepercayaan publik,” demikian isi ringkasan putusan hakim See Kee Oon.
good, karena penis dibuat untuk vagina & vagina dibuat untuk penis, bukan buat tusbol
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengadilan Singapura Tolak Batalkan UU Kriminalisasi Seks Kaum GayKomunitas LGBTQ + Asia mengalami kemunduran, Senin (30/3), setelah Pengadilan Tinggi Singapura menolak beberapa tuntutan pembatalan sebuah hukum kolonial yang mengkriminalisasi seks kelompok gay. Me
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »
Soal Warga Tolak Jenazah COVID-19, Bupati Gowa Beri Reaksi BeginiBupati Gowa Adnan Purichta Ichsan akhirnya angkat bicara terkait penolakan sejumlah warga akan pemakaman korban meninggal dunia yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif COVID-19 di tempat pemakaman umum (TPU). Covid-19
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Fakta Warga Tolak Pemakaman PDP Corona, Jenazah Dibawa Lagi ke RS hingga Dikuburkan di Lokasi Lain'Warga menolak pemakaman bahkan mengusir kami lantas akan dimakamkan di mana keluarga kami' kata JR, keluarga korban. Lebay,kuburan kn milik umum yah Sediakan pemakaman khusus Kasihan
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
[POPULER NUSANTARA] Curhat Perawat Positif Covid-19 kepada Ganjar | Warga Tolak Pemakaman Jenazah PDPPopuler nusantara kali ini di antaranya berisi dua berita, yaitu terkait curhat perawat positif corona kepada Ganjar dan warga menolak pemakaman PDP.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Ketua DPRD PDIP DKI Jakarta Tolak Pemberlakuan Karatina WilayahKETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menegaskan Pemprov DKI Jakarta harus memaksimalkan memutus mata rantai penularan covid-19 Duh, sekali muncul, omongannya ga berfaedah. DPR PDIP suruh lockdown eh ini DPRD DKI daerah PDIP malah bertentangan 😂 enaknya bermain politik di saat bencana, jancuk
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »