DI tengah pandemi covid-19 yang benar-benar memberatkan kehidupan rakyat, rapid test untuk mendeteksi adanya virus tersebut di tubuh seseorang justru menjurus komersialisasi. Pemerintah diminta segera melakukan intervensi sehingga beban masyarakat tak semakin berat.
Namun, kata Lely, banyak sektor yang kemudian menerapkan ketentuan seperti itu. Dia memberi contoh seleksi masuk perguruan tinggi yang meminta calon mahasiswa melampirkan hasil rapid test saat hendak mendaftarkan diri. Berbagai maskapai penerbangan juga menyediakan sarana rapid test berbayar dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.
Dia mendorong agar ada standardisasi dari pemerintah mengenai prosedur tes di berbagai sektor sehingga tidak membebani masyarakat. “Kesehatan ialah ranah publik. Tidak ada yang boleh mengomersialisasikan hal seperti ini, apalagi di tengah keadaan luar biasa seperti ini.’’ “WHO sejak awal tidak menganjurkan rapid test. Namun, karena ada sesuatu, anjuran itu diabaikan. Publik yang dirugikan. Semuanya harus turun mengawasi: KPK, pemerintah pusat, dan daerah. Ini harus tegas,” tandas Pandu.Beban rapid test sebagai syarat yang harus dipenuhi warga untuk sebuah keperluan, antara lain, dirasakan Sri Astuti. Untuk bisa pulang ke Kediri, Jawa Timur, bersama anaknya dengan menggunakan kereta api, asisten rumah tangga itu mesti menghabiskan hampir Rp2 juta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »