Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani meminta para anggota legislatif baik DPR maupun DPRD periode 2019-2024 memperhatikan sejumlah regulasi yang dianggap bersifat diskriminatif dan intoleran. Setiap regulasi yang dihasilkan oleh badan legislatif jangan hanya dilihat dari kuantitas, tapi juga implementasinya.
Penetapan regulasi ini sangat penting. Pasalnya, kata Ismail, tak sedikit biaya yang dikeluarkan dalam pembahasan rancangan sebuah regulasi. Hal itu sangat disayangkan jika pada akhirnya regulasi itu tak berdampak bagi kepentingan rakyat. "Dan kalau topiknya adalah perda-perda itu mendiskriminasi kelompok-kelompok agama dan kepercayaan, mendiskriminasi perempuan dan difabel maka perda itu juga adalah instrumen kelembagaan diskriminasi dan pelanggaran HAM dan ini tentu harus menjadi concern kita untuk dihapuskan," kata Ismail.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Setara Institute Apresiasi Jokowi Fokus Masalah IntoleransiKetua Setara Institute Hendardi menilai positif pidato kebangsaan Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian penuh pada isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang mengancam bangs
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Setara Institute Puji Manajemen Peradilan MK Setahun TerakhirSelama norma baru yang dikeluarkan MK tidak melangkahi kewenangan DPR, maka hal itu dapat dibenarkan dalam konteks judicial activism (aktivisme yudisial).
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Setara Euro 4 Syarat Mobil 'Flexy' Punya Pajak RinganMobil flexy atau berbahan bakar alternatif baru bisa setara Euro 4 jika mesin kendaraan itu sudah mampu menenggak 100 persen biodiesel.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Setara: Dalam Setahun, 8 Putusan MK 'Bernada' NegatifBerdasarkan hasil penelitian Setara Institute, MK telah mengeluarkan 91 putusan terkait pengujian UU dalam jangka waktu setahun.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Setara: Hakim MK Minim Putusan ProgresifDalam riset temuan pada bagian kualitas putusan MK menunjukkan bahwa secara umum, hakim-hakim MK menunjukkan prestasi biasa saja.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Gubernur klaim kualitas garam NTT setara AustraliaGubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat mengklaim kualitas garam di wilayahnya setara dengan negara tetangga Australia.\r\n\r\n"Garam yang kita ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »