Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, meminta presiden mempertimbangkan pembatalan wacana penempatan prajurit TNI aktif ke jabatan-jabatan sipil yang dikecualikan oleh UU TNI. Di luar rencana tersebut, TNI kini sudah menandatangani lebih dari 40 nota kesepahaman dengan berbagai lembaga dan kementerian di luar operasi militer selain perang. Salah satu contohnya yaitu kerjasama menteri pendidikan dan TNI dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di sekolah dasar.
"Ini kebaikan-kebaikan Pak Jokowi terhadap tentara yang membuat senang, tapi ini mungkin juga kabar buruk, karena kembali menggoda tentara untuk berpolitik. Dan itu yang terlihat jelas bagaimana politisi sipil tidak percaya diri jika tidak menggoda tentara," jelas Ismail Hasani di Jakarta, Selasa . "Pak SBY yang berlatarbelakang militer lebih mampu, mendesaian, menata bagaimana pembangunan dan penguatan TNI. Tapi Pak Jokowi nyaris tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk mendesain bagaimana penguatan reformasi TNI berjalan," tambahnya.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan penempatan personel TNI di kementerian dan lembaga sudah sesuai dengan UU TNI.
Periode lalu, ?DPR? lalu memang ada 'TALIBANNYA'. Terbukti 'ADA ANGGOTA2 DPR RI PERIODE TSB' 'YANG MENDUKUNG SERTA IKUT AKSI2 PENGKRIMINALISASIAN' ATAS basuki_btp 'TEPAT DI BAWAH HIDUNG NEGARA'. !.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »