Sempat Panas, DPR Setujui Anggaran 2025 Sri Mulyani Rp 53 Triliun

Foto: Menteri Keuangan , Sri Mulyani Indrawati rapat kerja dengan Komite IV DPD RI. Usulan anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 53,19 triliun hampir ditolak Komisi XI DPR . Musababnya, Komisi XI DPR menginginkan Kementerian Keuangan turut menerapkan prinsip efisiensi anggaran sesuai anggaran pada 2024 yang sebesar Rp 48,7 triliun, sebagaimana yang diperlakukan terhadap lembaga negara lain, seperti DPR , Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kan Kemenkeu bilang kita efisien dengan buat pagunya sama 2024, kenapa argumentasi yang sama tidak bisa kita gunakan ke Kemenkeu agar pagunya sama 2024, toh ini APBN nya transisi," tegasnya. Bahkan Dolfie menilai, kesimpulan itu seharusnya berupa penolakan dari Komisi XI DPR terhadap pengambilan keputusan pagu indikatif Kementerian Keuangan. Kendati begitu, akhirnya bahasa dalam kesimpulannya saja yang diubah menjadi keharusan Kementerian Keuangan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pagu indikatifnya sebesar Rp 53,19 triliun.

- Insentif perpajakan terarah dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.- Meningkatkan kinerja pelayanan ekspor dan impor yang ditunjukan dengan indeks efisiensi waktu dan biaya. - BLU LPDP Pengelolaan portofolio investasi Dana Abadi, dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian menjaga good governance risiko dan mendapatkan surplus yang optimal.- Menjaga terlaksananya tata kelola, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan akuntabilitas, pelayanan, dan integritas yang tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan- Meningkatkan kinerja Sistem Pengawasan Keuangan Negara terintegrasi.

- DJPB meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang disediakan oleh BLU bagi masyarakat.- Meningkatkan kinerja BLU PIP yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan investasi, aksesibilitas modal bagi UMKM, dan suku bunga yang optimal dan rendah. - Mempertajam kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Keuangan Pajak Djp Ditjen Pajak Apbn 2025 Apbn Dpr Komisi Xi Dpr

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BPIP Minta Tambahan Dana Buat Sosialisasi Pancasila, Bayar Influencer hingga TikToker Rp 45 MBadan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 100 miliar pada tahun 2025.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Syuting Film Omniscient Reader's Viewpoint Selesai, Siap Tayang Musim Panas 2025!Won Dog-yeon baru saja mengumumkan melalui akun X bahwa proses syuting film Omniscient Reader's Viewpoint adaptasi dari webtoon telah selesai
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Ditinggal Pep Guardiola Musim Panas 2025, Manchester City Mulai Siapkan 4 Kandidat SuksesorManchester City berpotensi ditinggal manajer bertangan dinginnya pada akhir musim depan. Alhasil, The Citizens pun bergerak cepat dengan menyiapkan 4 kandidat suksesor Pep Guardiola di Etihad.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Anggota DPR: Fokus awal RAPBN 2025 ialah rencana kerja, bukan anggaranAnggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan fokus awal pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ialah rencana ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Raker Komisi III DPR bersama KPK dan PPATK terkait penambahan anggaran 2025Raker Komisi III DPR bersama KPK dan PPATK terkait penambahan anggaran 2025. Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango (depan,kiri),  bersama Wakil Ketua KPK ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Rapat dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 117 MiliarTambahan anggaran Rp 117 miliar itu nantinya akan digunakan untuk realisasi sejumlah program KPK.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »