REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengkritik pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk sejuta guru honorer. Beratnya beban soal hingga tingginya passing grade dinilai tidak mencerminkan jika seleksi tersebut merupakan tindakan afirmatif untuk memberikan kesempatan bagi guru honorer menikmati kesejahteraan dari negara.
“Poin afirmasi untuk beberapa klaster guru honorer berkisar 50-70 poin saja. Padahal ambang batas atau passing grade untuk kemampuan teknis yang harus dicapai di kisaran 235-325 poin,” ujarnya. Huda mengaku, ia dan anggota Komisi X yang lain sudah berusaha mendorong penambahan poin afirmasi. Dalam beberapa kali rapat kerja dengan Kemendikbud Ristek aspirasi penambahan poin afirmasi bagi guru-guru honorer senior telah disampaikan. Namun dengan berbagai alasan Kemendikbud Ristek juga Kemenpan RB menolak aspirasi tersebut.
“Ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, bahkan ada jalur pindah tugas orang tua. Tentu yang harus diadopsi dalam seleksi PPPK untuk guru honorer ini bukan jenis jalurnya, tetapi model seleksi yang menampung keragaman latar belakang guru honorer sehingga proses seleksi menjadi lebih fair,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »