Sekjen PDI-P: Presiden Bertanggung Jawab Penuh dalam Pemberantasan Korupsi

  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 68%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Hal itu merupakan imbas dari penegasan KPK sebagai lembaga eksekutif sesuai UU KPK hasil revisi.

"PDI Perjuangan meyakini bahwa kedudukan Presiden semakin kuat dan Presiden bertanggung jawab di dalam menentukan arah konsolidasi politik hukum, termasukpemberantasan korupsi, khususnya melalui upaya pencegahan," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin .

Hasto meyakini dampaknya pasar akan merespons positif. Sebab, dengan berhasilnya konsolidasi politik dan hukum, berbagai ketidakpastian dan risiko politik akan berkurang drastis sehingga meningkatkan kepastian di bidang ekonomi. Ia berharap dengan membaiknya stabilitas politik nasional dan kepastian hukum, laju dan gerak investasi akan semakin besar.Baca juga:

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Itulah mas Hasto, hanya krn mrk pro kpk lama lalu memaksa pakdhe terbitkan perppu. Pdhal dgn pakdhe keluarkan surpres, itu tanda pakdhe setuju uu kpk direv.JR mhsw sdh bergulir diMK,tdklah tepat jk perppu diterbitkan saat ini, sebaiknya kt tnggu hsl keput MK

MALING KOK TANGGUNGJAWAB !! PENIPU RAKYAT !! RAKYAT HARUS MELAWAN NEGARA RAMPOK !!

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Presiden Jokowi Buka Ruang Dialog Terkait Perppu KPKPresiden Jokowi saat ini masih terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait wacana penerbitan peraturan pemerintah...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Habiburokhman: Soal Perppu KPK, Kok Bisa Presiden Dimakzulkan?\nMenurut Habiburokhman, perppu merupakan hak subyektif Presiden Jokowi yang diatur dalam perundang-undangan.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Presiden Pertimbangkan Masukan Publik dan Parpol soal Perppu KPKPenerbitan perppu adalah hak subyektif Presiden yang konstitusional.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Usai Kebiri KPK, Inikah Skenario Kedua: Presiden Dipilih MPR - Viral - www.indonesiana.idbaguslah, daripada dipilih MK Ooppsss hm diksinya lumayan 🙂
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Survei LSI: 76,3 Persen Responden Setuju Presiden Terbitkan Perppu KPKMayoritas responden setuju jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK. Awas gerombolan kadrun mencak2 😆😆 LSI...hhhhmmmm Sori kali ini jadi minoritas dulu
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Tiga Alasan Koalisi Save KPK Desak Presiden Terbitkan PerppuUU KPK hasil revisi dinilai bermasalah secara formil dan meteril.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »