Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat membagikan nasi bungkus kepada korban banjir di Karawang, Jabar, Kamis .
Karawang, Jabar - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta pemerintah menyatukan tata ruang Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk meminimalisasi potensi banjir. bencana tidaklah sedikit," katanya saat meninjau sekaligus menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Karawang, Jabar, Kamis.
"Saya berharap sungai-sungai di hilir dilebarkan, sedimentasi atau pendangkalan diangkat, membuat danau dan daerah konservasi baru," katanya. Sebab, kata dia, banjir juga disebabkan kiriman air dari wilayah hulu. Misalnya di Jakarta dari Bogor dan Karawang melalui Sungai Cibeet. Apalagi, dalam pembangunan di daerah, tidak lepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu.Penyatuan tata ruang itu, kata Dedi, juga bisa terwujud dengan adanya UU Omnibus Law. Dalam pembuatan UU Omnibus Law di bidang lingkungan, pihaknya akan menginventarisasi masalah, termasuk mendorong penyatuan RTRW itu.
Gub: 'pak kadis, itu tanaman² jgn lupa disiram' Kadis: 'lahhh pak... tapi kan lagi hujan, banjir lagi'. Gub: 'ente ini goblok ato tolol?!!! kan pake truk dan bisa pake jas hujan, bahlul!'. Kadis: 'oke pak! Siap bos!!'. (Ini yg goblok siapa ya?!)'.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Banjir, RK Bandingkan Tanggung Jawab di Jabar dan DKITerkait banjir, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut tanggung jawab pembangunan ada di bupati/wali kota, dan ini berbeda dengan kondisi di Jakarta.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Dedi Mulyadi Usulkan Omnibus Law untuk Atasi Banjir DKI, Jabar dan BantenDedi Mulyadi mengatakan solusi banjir di DKI, Jabar dan Banten adalah penyatuan tata ruang di tiga wilayah itu melalui omnibus law lingkungan.\n\n
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
DKI Masih Upayakan Penanganan Warga Terdampak BanjirTelah ada penurunan debit air, setelah sejumlah wilayah di Jabodetabek tergenang air.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Sebut Jakarta Garden City Belum Selesaikan Kewajiban Waduk hingga DrainaseMenurut Saefullah, warga mengamuk lantaran ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh manajemen JGC. Pengalihan isu nih Warga DKI dibuat bahagia dgn seringnya dilanda banjir. Kita dihimbau WASPADA. Sy yg sering menjadi korban banjir, meskipun 1 - 2 jam pun kalau rmh kena banjir, dampaknya tdk jauh beda dgn perendam banjir 2 - 3 mlm.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pemprov DKI: AEON Mall Cakung Abaikan Kewajiban Bangun WadukPengelola JGC tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti yang tertuang dalam SIPPT, yakni seperti pembuatan sodetan atau waduk untuk menampung air. Lalu apa tindakan terhadap anarkisme yang terjadi? Kenapa pihak DKIJakarta tidak melakukan peringatan atau teguran kepada JGC? Lucunya yang bilang begitu juga terkesan melalaikan kewajibannya sebagai gubernur saat kotanya kebanjiran, yang ada di kepalanya cuma formula e dan kursi presiden. 😌😌😌 Bukannya pengawasan pembangunan pemprov ketat sekali? Bangun rumah tinggal saja pasti didatangi berkali kali...sedikit ada yg tidak sesuai sudah datang segel...
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Atasi Banjir, Pemprov DKI Diminta Bersinergi dengan PusatPemprov DKI bersama pemerintah pusat bisa mendatangkan ahli untuk atasi banjir. ahli banjir ? 😂 Syamsud41732201 Bisa diterima Ya gak bisa dong. Gubernur DKI jauh lebih pintar dan jenius dibanding pejabat pemerintah pusat. Gak bakal sinkron
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »