Saran Bang Emrus buat Presiden Jokowi soal Figur untuk Jaksa Agung

- Pengamat politik Emrus Sihombing mengingatkan Presiden Joko Widodo yang tengah mempersiapkan kabinet untuk pemerintahan 2019-2024 memilih figur profesional murni untuk mengisi jabatan jaksa agung. Dosen Universitas Pelita Harapan itu mewanti-wanti Presiden Ketujuh RI tersebut tak memilih figur politikus sebagai jaksa agung.

“Saya pikir yang sangat perlu profesional adalah di Kejaksaan Agung karena dia menyangkut penegakan hukum. Termasuk di dalam situ adalah penanganan masalah hukum yang menyangkut orang lain,” kata Emrus, Selasa . Menurut Emrus, posisi jaksa agung berbeda dengan jabatan menteri dalam negeri maupun menteri hukum dan hak asasi manusia yang tidak langsung menangani kasus-kasus hukum. Oleh karena itu, katanya, jabatan Mendagri dan Menkumham masih bisa diisi figur dari partai politik.“Orang yang ada di situ bisa dari partai, tetapi khusus di kejagung memang harus profesional murni karena terkait nasib orang lain dalam kasus hukum.

Walakin, Emrus menegaskan bahwa kriteria profesional murni atau nonpartai seharusnya berlaku di semua kementerian. Hanya saja, kata dia, yang menjadi pertanyaannya apakah hal itu bisa terwujud. yang dalam konteks politik Indonesia saat ini adalah bagi-bagi jabatan menteri. Sebab, presiden juga butuh dukungan politik dari parpol.“Jadi, dukungan partai politik sangat diperlukan juga. Partai harus dilibatkan dalam susunan kabinet,” ungkapnya.

Namun, Emrus memberi catatan khusus soal jabatan jaksa agung. “Jabatan yang benar harus profesional yang tidak terkait dari partai adalah jaksa agung,” katanya.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pengumuman Kabinet Jokowi, Ini Kata Politisi PKBJumlah kementerian termasuk figur-figur menteri hanya diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sepertinya PKB tau betul atau sok tau
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Simak nih Pernyataan Presiden Jokowi Usai Bertemu ZulkifliPresiden Jokowi bertemu Zulkifli Hasan, belum membicarakan soal kemungkinan PAN masuk ke kabinet meskipun mereka sempat membahas soal berkoalisi. PresidenJokowi
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi Selisik soal Amandemen UUD 1945Presiden Jokowi bertemu dengan Wakil Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan. Jokowi tak menampik membahas soal koalisi, namun juga bicara soal rencana amandemen UUD 1945. Jokowi ZulkifliHasan Usul pada Bapak Presiden 2019 - 2024 . Sebaiknya Jangan Ajak PAN dalam pemerintahan . Karena PAN partai ular . Ekornya dipemerintahan sedangkan Kepalanya di Amin Rais. Berbahaya lebih baik Tenggelamkan
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Tak Ada Perppu KPK Hingga Akhir Deadline MahasiswaSejumlah mahasiswa memberi 'deadline' kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK hingga 14 Oktober, hari ini. Meski diancam, Jokowi tetap bergeming. Gaberanilah
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Sandi soal Jadi Menteri Jokowi: Itu Hak Prerogatif PresidenMantan Cawapres Prabowo Subianto, Sandiaga Uno menyatakan bahwa soal pemilihan menteri kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Katanya nolak lah skrang lempeng gini jawabannya 😀 biasanya kan ngesselin Pretttt...ngomong saja masih minta ditemani mamah...
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Dapat Sinyal Gabung Koalisi, Prabowo: Hak Prerogatif Presiden'Itu kan hak prerogatif presiden, gitu aja udahlah ada waktunya,' ujar Prabowo soal respons Gerindra masuk koalisi Jokowi. tooop
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »