RUU TPKS Akan Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Ini Tahapan hingga Nanti Jadi UU

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka. pada rapat paripurna, Selasa . RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum nantinya ditetapkan menjadi undang-undang .

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menegaskan RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi UU setelah disahkan sebagai RUU inisiatif besok. Dikatakan, RUU TPKS baru selesai melalui tahap harmonisasi di Badan Legislatif DPR sebelum dibawa ke paripurna. Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo .

“Presiden kemudian akan mengirimkan surpres dan DIM . Presiden juga akan menunjuk kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham dan Kementerian PPPA ,” kata Diah di Jakarta, Senin .Setelah menerima balasan dari presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menunjuk alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan komisi atau Badan Legislatif yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada rapat paripurna, Selasa . Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan. “Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam ke luar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan,” ungkap Puan.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Sepekan, Presiden umumkan vaksin 'booster' COVID-19 hingga RUU TPKSBerita politik yang terjadi selama sepekan (10-15 Januari) namun masih menarik untuk disimak, mulai dari Presiden Jokowi umumkan "booster" vaksin ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Tiga Catatan Kritis ICJR terhadap RUU TPKSICJR mengapresiasi materi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena ada sejumlah kemajuan. Namun, ICJR menganggap RUU itu masih kurang dalam tiga aspek untuk menjamin penguatan perlindungan korban kekerasan seksual. Polhuk AdadiKompas dianvictory
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Bappenas-Pansus RUU IKN DPR Tinjau BSD CIty dan Alam Sutera, untuk Apa?Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bersama Panitia Khusus RUU IKN (Ibu Kota Negara) DPR berkunjung ke Kota Mandiri BSD City dan Alam Sutera. Begitulah Lucunya Kehidupan Lucu Ye Lucu 👌 Nggak sekalian meninjau ibukota provinsi dan kabupaten yang sudah dibangun tapi mangkrak bertahun2 nggak berkembang om? mosok sekelas negara kok studi bandingnya tingkat kecamatan 😄😄😄
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan PRT yang Sudah 18 Tahun Mandek di DPRJazuli mengklaim, konten RUU PPRT sudah banyak yang dibahas dan didalami, tinggal political will untuk mewujudkannya. UNDANG-UNDANG KERUGiAN DEViSA NEGARA DEFiSiT APBN / APBD
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Pembahasan RUU agar Sesuai Kebutuhan MasyarakatPublik berharap pembahasan dan pengesahan RUU oleh pemerintah & DPR dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai 59 persen responden paling mendesak segera disahkan. Riset ddy_afrianto KompasData AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Begini Tanggapan Wakil Ketua DPD Mahyudin soal RUU IKN yang Segera DisahkanWakil Ketua DPD RI Mahyudin merespons RUU Ibu Kota Negara yang akan disahkan pada Januari DPD
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »