RUU MK: Masa Jabatan Dihapus, Hakim Menjabat Hingga Usia 70

  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Dalam draf RUU MK yang menjadi inisiatif DPR salah satunya mengatur tentang usia seseorang menjadi hakim konstitusi yakni 60-70 tahun.

Aktivitas di salah satu sudut gedung Mahkamah Konstitusi.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pembahasan RUU KUHP dan RUU PAS Akan Libatkan MasyarakatKomisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas beberapa poin yang dinilai kontroversial.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

DPR Bersikukuh Lanjutkan RUU Cipta Kerja – Kompas.idDPR dituding sengaja membahas RUU Cipta Kerja di saat atensi publik tersita pada pandemi Covid-19. DPR bisa kehilangan kepercayaan publik. Polhuk adadikompas COVID19 sejak kapan publik percaya Bukan bisa.sdh lama Publik gk Percaya DPR... Sudah dari 15th yg lalu sudah gak percaya kok!
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta KerjaMenurut Supratman, DPR terbuka pada siapapun pihak yang ingin memberi masukan tentang draf RUU tersebut. Can we just halt on this sh*t? 🤔 Rakyat minta dibatalkan pak dewan yg terhormat. PAHAM
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

RUU Pemasyarakatan Lemahkan Pemberantasan Korupsi – Kompas.idRevisi UU Pemasyarakatan yang akan dibawa ke pembahasan tingkat II oleh DPR berpotensi memperlemah pemberantasan korupsi. Revisi itu akan menghapuskan PP No 99/2012 yang membatasi remisi dan asimilasi bagi napi korupsi. Perlu kajian tinggi.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Selain Omnibus Law, DPR Bahas 6 RUU Krusial di Tengah CoronaBaleg menyatakan selain Omnibus Law Ciptaker, enam RUU lain yang tengah dibahas di antaranya tentang masyarakat adat dan pembinaan haluan ideologi Pancasila. Kerjanya di tengah pandemi, saat masyarakat tengah lengah. WTF 😤 pinter bgt nyari kesempatan
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta KerjaRapat kerja akan dilaksanakan pekan depan dengan sejumlah menteri terkait, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »