Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pemberian insentif gas berdasarkan Peraturan Presiden No. 121/2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dinilai kurang tepat sasaran dan berisiko merugikan keuangan negara dalam jangka panjang.
“Artinya ada potential loss bagian negara di saat windfall harga gas sedang tinggi,” katanya dalam siaran pers, Selasa . “Tetapi dalam prakteknya masalah transparansi dan evaluasinya sangat minim sehingga kurang tepat apabila insentif gas langsung diperluas ke sektor usaha lainnya,” jelasnya. Bhima menambahkan, perkembangan kebijakan harga gas untuk industri juga perlu dipertimbangkan kembali karena harga gas di pasar internasional mengalami kenaikan cukup signifikan dalam setahun terakhir.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Konsensus Ekonom: Neraca Dagang Desember 2021 Diramal Surplus US$3,12 Miliar | Ekonomi - Bisnis.comProyeksi surplus neraca dagang Desember 2021 diramal di angka US$3,12 miliar, lebih rendah dari capaian surplus November 2021 yakni US$3,51 miliar.
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »
Ekonom: G20 ajang ambil inisiatif pengembangan ekonomi syariahEkonom Syariah Direktur IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) Yusuf Wibisono berpendapat Presidensi G20 Indonesia menjadi ajang yang tepat untuk ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Ekonom Proyeksi Surplus Dagang 2022 Berpotensi Mengecil |Republika OnlineEkonom menyebut di 2022 surplus dagang mengecil karena meningkatnya impor
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Sampaikan LHKPN Periode 2021 | merdeka.comKPK menegaskan melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanah Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ayo Bangkit !
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Ini Tugas, Fungsi, dan Cara Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara BaruBukan hanya untuk mengurus proses pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru saja, Kepala Otorita IKN juga menjadi penyelenggara Pemerintahan Khusus IKN.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Menteri PPN: Ibu Kota Negara akan Dipindahkan Bertahap, Tidak Seperti Lampu AladdinPemindahan ibu kota negara (IKN) baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »