jpnn.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng membuka sejumlah temuan mencengangkan soal tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan TWK KPK, hingga penetapan hasil asesmen wawancara kebangsaan tersebut. Pada pembentukan kebijakan, Ombudsman mendapati adanya penyisipan aturan, penyimpangan prosedur hingga penyalahgunaan wewenang.
Nah, pada saat proses itu, Ombudsman belum menemukan adanya klausul TWK dalam tahapan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Aturan itu disebut baru muncul pada 25 Januari 2021 atau sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir. "Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini," beber Robert dalam konferensi pers secara daring, Rabu .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
18 Pegawai KPK Gagal TWK Bersedia Ikuti Diklat Bela Negaradi antaranya masih bisa dibina, sementara 51 lainnya masuk kategori 'merah' dan akan diberhentikan pada November 2021.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Ombudsman Simpulkan TWK KPK Cacat Administrasi |Republika OnlineOmbudsman melakukan pemeriksaan dengan fokus di tiga isu utama.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Ombudsman: Tanggal MoU BKN dan KPK soal TWK Dibuat Mundur 3 BulanOmbudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya penyimpangan prosedur dalam proses tahapan pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). TempoNasional Wah kelakuanya dah kayak KPU waktu pilpres 🤔 BunnedU Harun masiku saja masih belom.ketemu JanganTunggu2024 JanganTunggu2024 Gimana ya lembaga negara kerja ga pake aturan, dibuat semaunya mereka aja gitu. Ini artinya apa? Apakah asesment kmrn jadi ga sah gitu? Ada tindak lanjut apa?
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Ombudsman Minta 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Diangkat ASNOmbudsman meminta 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK diangkat menjadi ASN karena pelaksanaannya malaadministrasi. OMBUDSMAN LEMBAGA YANG KAGAK PENTING DAN KURANG KERJAAN MAKAN GAJI BUTA. BUBARKAN !.😈
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Tim Advokasi KPK Sebut Rekomendasi Ombudsman Dapat Gugurkan Hasil TWKOmbudsman menemukan dugaan pelanggaran atau maladministrasi pada pelaksanaan TWK pegawai KPK.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Soal TWK, Ombudsman Minta Presiden Jokowi Bina Ketua KPK Sampai Kepala BKNOmbudsman Republik Indonesia menyarankan agar Presiden Jokowi mengambil alih kewenangan soal alih status 75 pegawai KPK lewat tes wawasan kebangsaan. TempoNasional Sebaiknya KPK dibubarkan saja, selain menghabiskan anggaran juga gak ada manfaatnya terbukti koruptor bukannya berkurang malah semakin menjadi karena tuntutan hukumannya sangat ringan tidak ada yg dimiskinkan ... Jangan berharapa pada jokowi percuma, Sudah banyak buktinya faktanya, yang terhangat rektor UI, rektor yang melanggar hukum malah aturannya yang di ubah, kan koplak
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »