TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi Hukum DPR RI mendorong Kementeriam Hukum dan HAM untuk melakukan penguatan rehabilitasi dalam rencana revisi Undang-Undang Narkotika . Mereka menilai hal itu bisa mengatasi masalah kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan menghemat anggaran negara.Hal itu tersirat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi Hukum dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 23 Mei 2022.
'Problem kita selama ini karena terkait penegakan hukum sangat mempengaruhi, karena penegak hukum tidak melaksanakan secara murni pasal 127 UU Narkotika,' jelasnya.Menurut dia, para penegak hukum lebih memilih menggunakan pasal 111, 112 dan seterusnya, karena adanya unsur memiliki dan menguasai Narkotika,'Dengan menggunakan unsur itu, maka penyalahguna dapat dijerat dengan proses pidana bisa,' ungkapnya.Hal senada disampaikan legislator PDI Perjuangan I Wayan Sudirta.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tim Perancang UU DPR RI Gali Tata Kelola DataTim Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Mereka datang untuk berdiskusi dengan jajaran pemkab berkaitan dengan tata kelola data kabupaten the Sunrise of Java.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
DPR: Konten televisi harus mengacu UU PenyiaranKetua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Meutya Hafid menegaskan konten televisi harus memperhatikan rambu-rambu penyiaran yang tertuang dalam ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
UU MK Digugat, Pemohon Minta KY Dicoret dari Majelis Kehormatan | merdeka.comMahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945. Dalam petitumnya, pemohon turut meminta agar anggota Komisi Yudisial (KY) dicoret dari anggota Majelis Kehormatan MK
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
PGRI Inginkan Aturan Pendidikan pada Masa Darurat Masuk dalam UU SisdiknasPGRI belum menemukan aturan tentang penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat dalam RUU Sisdiknas. Pihaknya mengusulkan agar hal tersebut turut diakomodir.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Besok, Plh. Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum Lantik Penjabat Bupati BekasiPelantikan Penjabat Bupati Bekasi akan dilakukan pada Senin (23/5/2022) karena masa jabat Bupati Bekasi telah berakhir hari ini (22/5/2022).
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »