Polemik terkait revisi UU KPK perlahan meredup setelah DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan perubahan kedua UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU. Berikut linimasa revisi UU KPK tersebut. ANTARA/pri
Jakarta - Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengembalikan marwah dan jati diri KPK sebagai lembaga yang fokus menangani permasalahan korupsi. Melalui siaran pers yang diterima Antara, Jumat, Romli berpendapat selama ini dalam praktiknya ada banyak hal yang kurang tepat di lapangan.
Romli mencontohkan KPK harus berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan kementerian terkait jika ada sebuah kasus korupsi. Tapi, menurutnya, KPK terkadang langsung melakukan penindakan tanpa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut. Padahal tugas utama KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi, selain penindakan.Romli mengatakan apabila masih ditemukan permainan setelah koordinasi, baru KPK diperkenankan melakukan penindakan.
Yaa memang yang namanya berurusan sama pemerintah yaa kayak gini, kalo nggak mau ngikutin maunya pasti ada-ada aja de nanti keputusan yang dibuatnya. & yang kebanyakan di OTT oleh KPK kan teman2 mereka yang ada di Senayan jadi pantas aja mereka pada gencar untuk merevisu UU KPK.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Medsos: KPK Diserang Isu Radikalisme Saat Revisi UU KPK BergulirAda propaganda isu terkait radikalisme yang menyerang KPK di media sosial selama rencana revisi UU KPK bergulir.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pakar: UU Direvisi, KPK Tidak Lagi Jadi Lembaga IndependenKPK menjadi lembaga yang tidak independen karena aktivitasnya dikendalikan dewas.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK Ancam Kekhususan KPK, Yasonna: Jangan SuudzonYasonna Laoly: 'Jadi jangan terlalu suudzon lah. Presiden ini saya kira kalau mau jujur ya, dari segi komitmen beliau boleh kita ketahui sangat straight.' Taik! Pribadi ANTI RASUAH beranggapan tak adalagi nilai & makna KEKHUSUSAN Bila KEBUSUKAN TERTATA RAPI. MAKNA Korupsi To Koruptor dan 'korupsi' Anti Korupsi segra GELAR JAWAB...., Selalu sazha Pelemahan Dan Kematian diekspos sementara terasa ada yg dibungkus rapi.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK Dinilai Perlemah KPK, Yasonna: Jangan SuudzonYasonna menyebut revisi merupakan penyempurnaan buat KPK usai 17 tahun terbentuk.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
KPK Bentuk Tim Transisi untuk Analisis Revisi UU KPKPembentukan Tim Transisi KPK dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja pemberantasan korupsi di tengah situasi sulit, selain menganalisis materi revisi UU KPK. KPK_RI Kurang kerjaan? Bentar lagi badut2 kpk dah pensi, mengapa masih berulah? cc feriamsari ReflyHZ 😄😃😂 KPK tak punya legal standing untuk JR ke MK, karena KPK pelaksana UU yg kepentingannya-kewajibannya melaksanakan UU. Maknya TALIBAN di WP, novel baswedan gunakan SJW & NGO utk mempertahankan kuasanya atas KPK vitta_mangelep Gila..... Dari mana jalannya pelaksana UU menganalisa UU..? Anggota kpk tdk punya legal standing untuk JR.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Pimpinan KPK bentuk tim transisi analisis materi revisi UU KPKPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk tim transisi untuk menganalisis materi-materi dalam revisi Undang-Undang KPK (UU KPK) yang telah ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »