Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat tengah menggodok revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Pada rapat kerja bersama Komisi III hari ini, Menkumham Yasonna Laoly mewakili pemerintah mengusulkan agar Pasal 418 didrop.
Menurut dia, Pasal 418 berpotensi menimbulkan kriminalisasi dan pemerasan, sama seperti pasal narkoba. Kekhawatiran itu timbul setelah pemerintah berdiskusi dengan sejumlah pihak. "Jadi tanpa membalas lebih dalam, Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk didrop," tambah Yasonna.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pasal demi Pasal RUU KPK: Sebelum dan Sesudah RevisiDPR pada Senin (16/9) menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama RUU KPK. Dlu masih teringat sekali di benak saya waktu kampanye pilpres tahun ini 'hanya koruptor yg tidak suka jkw jdi presiden'. Begitu kata psi_id dkk Dewan pengawas dari presiden, lah kalo pemimpinnya boneka enak yang Dalang donk, hadeeh Masihkah sekarang kita meragukan bahwa 'istana' 'dibentuk' parpol, dan sekarang terbukti siapa sebenarnya siapa? boneka siapa?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
VIDEO: Revisi KUHP Berpotensi Bungkam Pers Indonesia?Rencana DPR dan pemerintah untuk merevisi Revisi KUHP dinilai menimbulkan potensi pelanggaran kebebasan pers di Indonesia. Apa aja sih isi pasal yang dimaksud?
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Aliansi Masyarakat Tolak Revisi KUHP DisahkanPeneliti Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) ini membacakan empat tuntutan.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Revisi KUHP Kekang Kebebasan SipilRevisi KUHP ini disebut untuk merevisi aturan kolonial. Namun, isi aturannya justru lebih kolonial daripada pemerintah kolonial.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK Disahkan, PPP Usul Aturan KUHP dan Tipikor Juga DiubahTerakhir, dia menyarankan nomenklatur pegawai KPK diseleraskan dengan UU Aparatur Sipil Negara. Pancasila juga boleh boleh saja dirubah dikurangi ditambah dimodifikasi karena hanya semata sekedar aturan buatan manusia R UU KPK dan segala R UU tetek bengek mo disahkan Ga masalah Asal jangan dibahas dan di RUU tentang pernapasan ( setiap manusia tarik napas kena pajak )
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Tolak Revisi KUHP, PSI: Adopsi Hukum Adat Picu Perpecahan BangsaPara perancang RKUHP juga belum memasukkan data pasti mengenai apa dan di mana saja pidana adat yang dimaksud.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »