Restrictions will be removed, the number of ministries will be handed over to the President

The DPR Baleg agreed to remove the restrictions on 34 ministries in the State Ministries Law. It could erode the people's budget.Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately.

All factions in the Legislative Body agreed that the Ministry of State Bill should be turned into a DPR initiative bill. Next, the Legislative Body will propose that the agreement on the Ministry of State Bill becoming a DPR initiative bill be ratified in the upcoming plenary session.

Furthermore, Article 10 of the Law on State Ministry, which regulates the appointment of deputy ministers, has been removed. The deletion is proposed to comply with the Constitutional Court's decision number 79/PUU-IX/2011 issued in June 2012. Through this decision, the Constitutional Court annulled the explanation of Article 10 of the Law on State Ministry, which regulated that the deputy minister is a career official and not a member of the cabinet.

Member of the Legislative Body of DPR from the PDI-P Faction, Putra Nababan, stated that the elimination of the limit on the number of ministers should consider the effectiveness, efficiency, and principles of government governance. This is because the country's resources are limited so efficient regulations are needed to avoid burdening the budget.

"The President indeed needs flexibility in determining his cabinet, but it should be based on comprehensive analysis. Changes must ensure that each ministry has clear responsibilities and without overlapping functions and disruptions to public services," he said.

Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka after being declared as the elected president and vice president at the KPU RI Building in Jakarta on Wednesday .

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR 'Diam-Diam' Bahas Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Pembahasan Sudah Diketahui PimpinanAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Pdi Perjuangan, Johan Budi mengatakan  tidak diundang dalam rapat pembahasan Revisi Undang Undang Mahkamah Konstitusi.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Ketua Baleg DPR: Sangat Tak Mungkin Presiden Bentuk Kabinet Minta Persetujuan DPRSupratman Andi Agtas menegaskan, sangat tidak mungkin presiden membentuk kabinet pemerintahan harus melalui persetujuan
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Sekjen DPR RI Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan DPRJakarta, tvOnenews.com - KPK hari ini (15/5/2024)  melakukan Pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar terkait kasus dugaan korupsi proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

AJI soal RUU Penyiaran: Kami Minta DPR Tangguhkan sampai Ada DPR yang BaruAJI menegaskan menolak draf revisi Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran dan minta pembahasannya ditunda.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

DPR RI Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, 138 Anggota Dewan termasuk Ketua DPR AbsenBerita DPR RI Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, 138 Anggota Dewan termasuk Ketua DPR Absen terbaru hari ini 2024-05-14 11:50:41 dari sumber yang terpercaya
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Update Kasus Korupsi Rumah Jabatan DPR RI: KPK Kembali Panggil Sekjen DPR Indra IskandarKPK kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekjen DPR Indra Iskandar, Rabu (8/5/2024).
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »