TEMPO.CO, Jakarta - Rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta yang dijadwalkan hari ini, Selasa, 17 Januari 2023 kembali ditunda. Rapat kerja kali ini diagendakan untuk membahas anggaran Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.Bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, rapat baru dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dari yang jadwal awalnya pukul 09.00 WIB.
Baca: DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Justru Minta yang Berbayar DigratiskanAgenda rapat bahas anggaran kegiatan 2023Sementara itu, Yudhistira menjelaskan bahwa agenda rapat kerja hari ini adalah untuk membahas anggaran kegiatan Diskominfotik 2023.'Kami memaparkan rencana kegiatan Diskominfotik tahun 2023.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi B DPRD DKI: Potensi Penerimaan dari ERP Bisa Mencapai Rp 60 Miliar Per HariDengan tarif antara Rp 5.000-19.000 per kendaraan, pemasukan dari ERP di Jakarta bisa mencapai Rp 30 miliar-60 miliar per hari.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi B DPRD DKI: Sosialisasi ERP Masih Sangat Jauh, apalagi PenerapannyaIsmail berujar, sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Ketua Komisi B: Keuntungan Jalan Berbayar Capai Rp 60 Miliar per Hari |Republika OnlineKetua Komisi B DPRD DKI sebut keuntungan jalan berbayar mencapai Rp 60 miliar/hari. oohhh , pantes bisnis parkir jadi rebutan = b a s a h Ada lebih gede lagi untungnya : setiap org masuk dki bayar.... Keuntungan ? Dari membebani warga ? 🤣🤣🤣
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Foto : Raker dengan Komisi IV DPR, Mentan Dicecar Soal Kedelai Tak Ada Laporan | merdeka.comRaker dengan Komisi IV DPR, Mentan Dicecar Soal Kedelai Tak Ada Laporan. Raker tersebut membahas mengenai Kinerja Kementerian Pertanian mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.,Kementan,Viral Hari Ini,Komisi IV DPR,DPR,Jakarta
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi B DRPD DKI: ERP Jangan Sampai Timbulkan Beban Baru, Optimalkan GageBeban terhadap masyarakat yang dimaksud adalah tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP). Sbnrnya apapun solusinya gak bakal bikin jkt lepas dr macet, lengang di 1 jalan = macet di jalan lain. Solusinya cmn 1 yaitu transmigrasi, pindahkan org jkt ke desa2 alias bedol kota 🤣. Kl dl transmigrasi lebih dikenal dgn istilah bedol desa skg dibalik 🤭.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi B DRPD DKI Sarankan Uji Coba ERP di 3 Ruas Jalan Dahulu Sebelum DiterapkanKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyarankan sebaiknya sistem jalan berbayar elektronik atau ERP tak langsung diterapkan di 25 jalan di Jakarta.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »