Direktur Puskapsi FH Unej Dr Bayu Dwi Anggono saat diskusi publik di Fakultas Hukum Unej.
Jember, Jawa Timur - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo untuk membentuk Pusat Legislasi Nasional. Menurutnya, keberadaan Pusat Legislasi Nasional sangat penting untuk menyatuatapkan dan mengharmoniskan pembentukan regulasi di Indonesia yang selama ini sangat kental ego sektoral antar-kementerian, sehingga menjadikan regulasi Indonesia menjadi obesitas dan saling tumpang tindih."Belum lagi regulasi di daerah yang tanpa kontrol karena dalam pembentukannya tidak semuanya melalui proses harmonisasi dengan regulasi di tingkat pusat," ucap pakar hukum tata negara Universitas Jember itu.
"Ketiadaan Pusat Legislasi Nasional akan menjadikan kementerian atau lembaga non-kementerian menjadi sangat bebas dalam membentuk regulasi dan sangat mungkin mengulang lagu lama, yaitu regulasi tersebut bertentangan satu dengan yang lain," tuturnya.untuk penyederhanaan regulasi juga tidak akan efektif jika diserahkan kepada beberapa kementerian.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »