Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Puan Maharani menyinggung soal pemerintah baru yang harus memiliki keleluasaan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Hal itu ia ungkapkan dalam pidato yang dibacakan oleh Rachmat Gobel dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
“Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, di mana APBN 2025 disusun oleh pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan yang baru,” jelas Puan. 'DPR bersama pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU itu di masa sidang yang tersisa hingga berakhirnya DPR RI periode 2019-2024,' katanya.
“DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain persiapan penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2024, kenaikan harga pangan dan sembako, tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah pertanahan,” ungkap Puan. “Pemilu serentak yang akan dilaksanakan ini, merupakan suatu tahapan penting ke depan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang selaras dengan masa pemerintahannya,' bebernya.Tuntaskan Tugas KonstitusionalPuan menyebut bahwa DPR RI Periode 2019-2024 hanya memiliki dua kali masa sidang hingga purna tugas pada Oktober mendatang. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh anggota dewan periode ini untuk menuntaskan tugas-tugas konstitusional DPR RI dengan optimal.
Puan Maharani Apbn Alat Kelengkapan Dewan Advertorial Gov
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »