Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menolak laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun 2019.Oman Rakinda mengatakan, fraksinya menolak laporan tersebut karena tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran.
"Kami Fraksi PAN tegas menolak pengesahan P2APBD karena 2 alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA Rp 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019," ujar Oman Rakinda dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Senin . Oman juga menilai apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjalankan perintah dari aturan yang berlaku."DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah. Termaktub di pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan, yang merupakan representasi rakyat," kata dia.
Politisi PAN ini mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bisa mendengarkan aspirasi dari DPRD yang merupakan mitra kerjanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »