PRESIDEN Joko Widodo menegaskan tidak mungkin ada peraturan pemerintah yang bisa mengubah ketentuan di dalam undang-undang.
Penegasan tersebut disampaikan presiden saat merespons kesalahan pengetikan dalam Pasal 170 Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja."Ya tidak mungkin," ujar Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis .Ia pun mempersilakan masyarakat untuk turut mengawal jalannya pembahasan RUU Omnibus Law di parlemen.
"Sekali lagi, ini belum undang-undang loh ya. Ini baru rancangan undang-undang. Asosiasi, serikat, masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR. Mungkin masih tiga bulan, empat bulan, lima bulan baru selesai. Kita ingin terbuka untuk menerima masukan-masukan, mendengar keinginan masyarakat. Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan," tuturnya.
TradisiPresidenApik
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buruh Protes, Menaker Sebut Draf Omnibus Law Belum FinalPemerintah membuka ruang diskusi draf omnibus law RUU Cipta Kerja untuk menerima masukan dari pekerja.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Dua Poin Penting Menag Soal Sertifikasi Halal di Omnibus Law | Republika OnlineSertifikasi halal masuk ke dalam RUU Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jokowi soal Salah Ketik Omnibus Law: Kita Terbuka MasukanPresiden Jokowi menyebut tak mungkin PP dapat mengubah ketentuan undang-undang. Pemerintah dan DPR terbuka menerima masukan dalam pembahasan Omnibus Law. Kemaren juga ngomongnya gitu tapi liat aja hasilnya gmn Terbuka sih terbuka, tapi dipertimbangkan gak masukannya, kalau cuma denger tapi ga dipertimbangkan mah buat apa Solusi yg tepat untuk menjawab NegaraDijajahKoruptor
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Bahas Omnibus Law, Ketua DPR Minta Masukan UlamaKetua DPR RI Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang akan segera memasuki tahap pembahasan di DPR RI. adv_dpr
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Mahfud soal Penolakan Omnibus Law: Silakan Debat di DPRMahfud MD menyebut draf Omnibus Law Ciptaker masih belum final, masyarakat diperkenankan memberi masukan saat pembahasan di DPR. Sprtnya pak mohmahfudmd sudah dapat apa yg dicari dalam karir politiknya, jd cuek trhdp banyk kritik tentang RUU baru itu. Minta debat di DPR saat kita tau DPR diisi politisi2 yg revisi UU kpk 👏👏👏 Lempar ke dpr habis perkara Artinya pemerintah gk aspiratif, bgitukan mohmahfudmd cumananyak
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!AJI menilai, masuknya dua pasal dalam dunia pers di omnibus law RUU Cipta Kerja cacat administrasi.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »